Jokowi: Jangan Kita Mau Coblos, Berubah Gara-gara Isu

Kompas.com - 20/02/2019, 19:38 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019 di Jakarta, Rabu (20/2/2019). Presiden memerintahkan agar dana desa digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di desa. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo memberikan pidato dalam acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019 di Jakarta, Rabu (20/2/2019). Presiden memerintahkan agar dana desa digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di desa. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat konsisten dalam menentukan pilihan politik. Masyarakat, kata Jokowi, jangan mengubah pilihan lantaran isu yang belum terkonfirmasi berhembus. 

"Jangan, kita mau nyoblos, gara-gara ada isu (miring), berubah," ujar Jokowi kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

"Kita harus semakin matang dan dewasa dalam berpolitik," lanjut dia.

Ia mengatakan, penyelenggara pemerintah desa turut bertanggung jawab terhadap pemberian pendidikan politik kepada masyarakat. Ajak masyarakat untuk berpikir rasional, menggunakan logika dan nalar.

"Bapak ibu adalah tokoh yang bisa mengajak masyarakat berpikir rasional. Memakai logika dan nalar. Dilihat kalau ada pilihan bupati adu visi. Dilihat. Gampang kan?" ujar Jokowi. 

Jokowi mencontohkan, pemilihan kepala daerah. Menurut Presiden, dalam pemilihan kepala desa masyarakat tinggal melihat rekam jejak, prestasi dan program masing-masing kandidat. Masyarakat tinggal memilih kandidat, yang berdasarkan tiga unsur tersebut, paling baik.

Baca juga: Kagetnya Menteri Hanif saat Diminta Jokowi Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja

Kepala desa, kata dia, jangan justru membawa masyarakat larut dalam isu-isu miring yang berkembang. Presiden pun mencontohkan salah satu isu yang menerpa dirinya di tahun politik ini.

"Soal kriminalisasi ulama. Kita ini ada hukum. Hati-hati. Yang namanya kriminalisasi ulama itu, ada orang enggak salah tapi dimasukan sel. Semua sama di mata hukum. Jangan hembuskan itu," ujar Jokowi.

"Saya kira isu ini harus Bapak Ibu luruskan. Jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, itu yang buat isu akan bikin isu lain," lanjut dia.

Kompas TV Pascadebat kedua Pilpres 2019, adu argumentasi dari ajang yang diselenggarakan KPU tersebut hangat diperbincangkan. Bahkan muncul perang tagar antar pendukung kedua capres. Simak dialog Sapa Indonesia Pagi terkait bagaimana mencari bentuk debat capres yang ideal bersama Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, koordinator jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Danhil Anzar Simanjuntak, dan peneliti Perludem, Heroik M Pratama.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X