Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Kita Mau Coblos, Berubah Gara-gara Isu

Kompas.com - 20/02/2019, 19:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat konsisten dalam menentukan pilihan politik. Masyarakat, kata Jokowi, jangan mengubah pilihan lantaran isu yang belum terkonfirmasi berhembus. 

"Jangan, kita mau nyoblos, gara-gara ada isu (miring), berubah," ujar Jokowi kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

"Kita harus semakin matang dan dewasa dalam berpolitik," lanjut dia.

Ia mengatakan, penyelenggara pemerintah desa turut bertanggung jawab terhadap pemberian pendidikan politik kepada masyarakat. Ajak masyarakat untuk berpikir rasional, menggunakan logika dan nalar.

"Bapak ibu adalah tokoh yang bisa mengajak masyarakat berpikir rasional. Memakai logika dan nalar. Dilihat kalau ada pilihan bupati adu visi. Dilihat. Gampang kan?" ujar Jokowi. 

Jokowi mencontohkan, pemilihan kepala daerah. Menurut Presiden, dalam pemilihan kepala desa masyarakat tinggal melihat rekam jejak, prestasi dan program masing-masing kandidat. Masyarakat tinggal memilih kandidat, yang berdasarkan tiga unsur tersebut, paling baik.

Baca juga: Kagetnya Menteri Hanif saat Diminta Jokowi Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja

Kepala desa, kata dia, jangan justru membawa masyarakat larut dalam isu-isu miring yang berkembang. Presiden pun mencontohkan salah satu isu yang menerpa dirinya di tahun politik ini.

"Soal kriminalisasi ulama. Kita ini ada hukum. Hati-hati. Yang namanya kriminalisasi ulama itu, ada orang enggak salah tapi dimasukan sel. Semua sama di mata hukum. Jangan hembuskan itu," ujar Jokowi.

"Saya kira isu ini harus Bapak Ibu luruskan. Jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, itu yang buat isu akan bikin isu lain," lanjut dia.

Kompas TV Pascadebat kedua Pilpres 2019, adu argumentasi dari ajang yang diselenggarakan KPU tersebut hangat diperbincangkan. Bahkan muncul perang tagar antar pendukung kedua capres. Simak dialog Sapa Indonesia Pagi terkait bagaimana mencari bentuk debat capres yang ideal bersama Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, koordinator jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Danhil Anzar Simanjuntak, dan peneliti Perludem, Heroik M Pratama.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com