Tak Punya Uang, Terdakwa Anggota DPRD Sumut Minta Pengacara kepada Hakim

Kompas.com - 20/02/2019, 16:22 WIB
Tiga anggota DPRD Sumut, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/2/2019). Kompas.com/Abba GabrilinTiga anggota DPRD Sumut, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa anggota DPRD Sumatera Utara Abu Bokar Tambak hadir tanpa didampingi pengacara saat akan menjalani persidangan perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Tak berapa lama setelah hakim mengetuk palu tanda persidangan dimulai, Abu Bokar mengajukan permohonan agar diberikan pengacara oleh majelis hakim.

Abu Bokar yang juga mantan advokat itu menyerahkan permohonan tertulis berisi surat keterangan tidak mampu kepada majelis hakim.

"Terdakwa mengajukan permohonan minta ditunjuk pengacara," ujar ketua majelis hakim.

Baca juga: Terdakwa Anggota DPRD Sumut Mengaku Gajinya Rp 80 Juta Per Bulan

Setelah menerima permohonan, ketua majelis hakim memerintahkan panitera pengganti untuk menghadirkan pengacara dari pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun, karena pengacara Posbakum belum dapat hadir dalam waktu cepat, ketua majelis menawarkan pengacara terdakwa lain yang bersedia menjadi pengacara pro bono kepada Abu Bokar.

Baca juga: 3 Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Uang Ketok dari Gatot Pujo Nugroho

Akhirnya, pengacara salah satu terdakwa anggota DPRD Sumut lainnya menyatakan bersedia menjadi pengacara pro bono untuk mendampingi Abu Bokar.

Selanjutnya, majelis hakim membuat penetapan untuk menunjuk pengacara tersebut sebagai pengacara pro bono. Setelah itu, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penetapannya akan kami buat, tapi sekarang secara lisan kami tunjuk sebagai pengacara," kata ketua majelis hakim.

Baca juga: Anggota DPRD Sumut M Faisal Batal Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan KPK

Adapun, Abu Bokar didakwa menerima uang Rp 477,5 juta dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Abu Bokar memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X