Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Ini Elektabilitas Parpol di Mata Pemilih Milenial

Kompas.com - 20/02/2019, 15:48 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA melakukan survei terhadap elektabilitas partai peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di mata generasi milenial.

Pemilih milenial yang dimaksud adalah mereka yang berada di bawah usia 40 tahun dan telah memiliki hak pilih.

Survei tersebut digelar pada 18-25 Januari 2019 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Dari jumlah responden, pemilih milenial terdata sebanyak 45 persen.

"Di pemilih milenial ini, PDI-P masih paling unggul dengan perolehan suara 20,1 persen," tutur peneliti LSI Denny JA Rully Akbar saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Timur, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Survei Charta Politika: Toleransi Masyarakat terhadap Politik Uang Masih Tinggi

Kemudian, Partai Gerindra mengikuti dengan elektabilitas sebesar 16,2 persen.

Di posisi ketiga, ada Partai Golkar yang mendapat elektabilitas sebesar 9,7 persen. Berikutnya, Partai Demokrat yang memperoleh 7,2 persen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduduki posisi kelima. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mendapat 7,1 persen.

Setelah itu, Rully menjabarkan terdapat hal menarik dari perolehan suara partai di pandangan kaum milenial.

Ia mengatakan, Partai Perindo sebagai partai baru dapat menembus posisi keenam pilihan para anak muda.

Perindo, dengan perolehan 5,2 persen menyalip Partai Nasdem yang memperoleh 4,8 persen.

"Lalu ada Perindo di sini, partai baru juga, sempat merangsek di enam besar 5,2 persen. Nasdem justru dibalap oleh Perindo," terangnya.

Baca juga: Tiga Teratas Survei LSI: PDI-P, Gerindra, Golkar

Adapun survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode multistage random sampling. Margin of error dalam survei ini sebesar 2,8 persen.

Berikut daftar elektabilitas partai nasional di Pileg 2019 menurut kaum milenial sesuai hasil survei LSI:

1. PDI-P: 20,1 persen

2. Partai Gerindra: 16,2 persen

3. Partai Golkar: 9,7 persen

4. Partai Demokrat: 7,2 persen

5. PKB: 7,1 persen

6. Perindo: 5,2 persen

7. Partai Nasdem: 4,8 persen

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 4,6 persen

9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 3,5 persen

10. Partai Amanat Nasional (PAN): 1,7 persen

11. Partai Garuda: 0,7 persen

12. Partai Hanura: 0,7 persen

14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 0,7 persen

15. Partai Berkarya: 0,2 persen

16. Partai Bulan Bintang (PBB): 0 persen

17. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI): 0 persen

18. Tidak tahu/tidak jawab/belum memutuskan: 17,6 persen

Kompas TV Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tidak juga menyerahkan surat mundur dari kepengurusan partai hingga batas waktu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni hingga Selasa (22/1) pukul 24.00 WIB. Dengan demikian, KPU tidak akan memasukkan OSO ke dalam daftar calon tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebelumnya, KPU memutuskan tetap tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota legislative DPD. Meski OSO sudah memenangi gugatan PTUN dan Bawaslu, KPU masih merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol untuk maju sebagai caleg DPD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com