Wasekjen Demokrat Akui Ada Pertimbangan Elektoral Usung Caleg Eks Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik mengakui adanya pertimbangan elektoral di internal partainya dalam pencalonan mantan terpidana kasus korupsi sebagai anggota legislatif.

Sebab, kata Rachlan, tak menutup kemungkinan caleg-caleg eks koruptor tersebut sangat diterima dan memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi di masyarakat.

"Akan selalu ada pertimbangan elektoral. Saya bicara sangat jujur ini, karena orang-orang yang maju itu bisa jadi adalah orang-orang yang sangat diterima di masyarakatnya yang bisa menaikkan kursi partai," ujar Rachlan saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Daftar Lengkap 81 Caleg Eks Koruptor

Rachlan menuturkan, pencalonan eks koruptor sebagai anggota legislatif memang menimbulkan pro dan kontra di setiap internal partai politik.

Ada pihak yang berpendapat eks koruptor tidak boleh lagi menjadi calon anggota legislatif.

Namun, ada pula yang berargumen bahwa seseorang yang telah menjalani proses pengadilan tidak dapat dihukum kembali dengan mematikan hak politiknya.

"Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa ini semua adalah soal etika. Oleh karena itu, setiap partai agar dia bisa mendapatkan kepercayaan rakyat mestinya lebih tegas di dalam menentukan caleg-calegnya," kata Rachlan.

Baca juga: KPK Apresiasi Langkah KPU Umumkan 32 Nama Tambahan Caleg Eks Koruptor

Kendati demikian, Rachlan memastikan Partai Demokrat telah berusaha untuk menekan angka caleg yang pernah menjadi terpidana dalam kasus korupsi.

Partainya mempertimbangkan berbagai aspek dalam mencalonkan para kadernya, termasuk aspek elektoral.

"Tapi saya bisa jamin bahwa angka itu adalah angka yang sudah ditekan habis dalam partai. Kalau sekarang ada 10 (caleg eks koruptor), saya kira sebelumnya calon yang berusaha untuk masuk sudah lebih dari itu," ucap dia.

"Itu sudah kami saring dan dengan berbagai alasan yang sudah dipertimbangkan. Dengan adanya debat panjang dalam tubuh partai, ya kami pada saat ini harus bisa menerima bahwa realitasnya seperti demikian," tutur Rachlan.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan daftar caleg yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi.

Setelah sebelumnya mengumumkan ada 49 caleg ekskoruptor, kini jumlah itu bertambah menjadi 81 orang.

Baca juga: Menag: Koruptor Bukan Kekurangan, tapi Merasa Kurang, Kurang, dan Kurang

Artinya, ada penambahan 32 orang caleg eks koruptor dari yang sebelumnya dipublikasikan KPU pada 30 Januari 2019.

Dari 81 caleg, sebanyak 23 caleg eks koruptor maju untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, 49 caleg eks koruptor maju tingkat DPRD kabupeten/kota, dan 9 merupakan calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tercatat, Partai Demokrat mencalonkan 10 caleg mantan terpidana kasus korupsi, yakni:

1. Jones Khan (DPRD Kota Pagar Alam 3 Nomor 1)

2. Jhony Husban (DPRD Kota Cilegon 1, Nomor 4)

3. Syamsudin (DPRD Kabupaten Lombok Tengah 5, Nomor 6)

4. Darmawati Dareho (DPRD Kota Manado 4, Nomor 1)

Diumumkan 19 Februari 2019:

5. Firdaus Djailani (DPRD Provinsi Bengkulu 5, nomor urut 1)

6. Farit Wijaya (DPRD Kabupaten Pesisit Barat 2, nomor urut 6)

7. Imam Subandi (DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir 4, nomor urut 6)

8. Syamsudin Olii (DPRD Kabupaten Bolaang Mangondo Utara 1, nomor urut 6)

9. Rahmanuddin (DPRD Kabupaten Luwu Utara 1, nomor urut 7)

10. Polman (DPRD Kabupaten Simalungun 4, nomor urut 4)