Polemik yang Tersisa dari Debat Kedua...

Kompas.com - 20/02/2019, 09:53 WIB
Lokasi debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINLokasi debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang berlangsung pada Minggu (17/2/2019), menyisakan polemik di antara kedua kubu pasangan calon.

Polemik itu muncul dari pernyataan-pernyataan kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, yang menuai beragam respons di masyarakat hingga berujung pada pelaporan sejumlah pihak ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pernyataan yang menuai polemik tersebut yaitu tentang penggunaan data yang keliru dan dugaan serangan terhadap pribadi Prabowo oleh Jokowi, tudingan menggunakan alat bantu komunikasi kepada Jokowi, hingga pertanyaan mengenai unicorn, istilah untuk startup bervaluasi lebih dari 1 miliar dolar AS, yang dianggap di luar konteks.

Penggunaan data yang keliru dan dugaan serangan terhadap pribadi Prabowo pun direspons dengan melaporkan Jokowi ke Bawaslu.


Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kepemilikan Lahan Prabowo, Ini Kata Kalla

Hingga kini, ada dua laporan yang diberikan ke Bawaslu, yaitu dari Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) dan Koalisi Masyarakat Anti Hoaks.

TAIB menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo melalui pernyataan yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

Dalam debat, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut. Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Anti Hoaks juga melaporkan Jokowi ke Bawaslu atas dugaan menyampaikan kebohongan publik saat debat.

Kuasa hukum koalisi, Eggi Sudjana menjelaskan, kebohongan publik yang dijadikan sebagai barang bukti adalah mengenai pernyataan Jokowi, di antaranya tentang impor jagung, infrastruktur internet, dan kebakaran hutan.

Baca juga: Debat Capres, Lahan Prabowo, dan Reforma Agraria

Dalam debat, Jokowi mengungkapkan tahun 2018 pemerintah mengimpor jagung sebanyak 180.000 ton.

"Padahal data sahih menunjukkan impor jagung semester 1 saja 331.000 ton dan total impor jagung tahun 2018 sebesar 737. 228 ton," ujar Eggi di Kantor Bawaslu, Selasa (19/2/2019).

Selain itu, ia menilai, Jokowi diduga menyampaikan kebohongan lewat pernyataanya mengenai infrastruktur internet jaringan 4G yang sudah 100 persen di Indonesia bagian barat, tengah, dan 90 persen di timur.

"Padahal data menunjukkan kurang dari 20 persen kabupaten dan kota bisa mengakses sinyal 4G. Itu data dari mana?" papar Eggi.

Ketiga, lanjut Eggi, soal kebakaran hutan. Jokowi menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan, namun faktanya tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektara lahan hutan.

Hingga saat ini, kedua laporan tersebut masih dalam tahap proses penyelidikan.

Bawaslu belum dapat memastikan apakah pertanyaan yang dilemparkan Jokowi termasuk serangan pribadi atau tidak dan kekeliruan data yang diduga kebohongan publik.

Selanjutnya, bagaimana respons kedua kubu atas dinamika debat kedua?

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.AKBAR NUGROHO GUMAY Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Respons kedua kubu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto heran dengan dilaporkannya Jokowi ke Bawaslu. Ia menilai hal tersebut sebagai alasan karena Prabowo kalah dalam debat kedua.

"Jadi jangan karena kalah dalam persiapan, dalam kapasitas, kemudian dicari politik kambing hitam," kata Hasto.

Dia menegaskan, pertanyaan Jokowi terkait kepemilikan lahan kepada Prabowo bukan serangan personal.

Hal itu justru berhubungan dengan tema debat dan kebijakan Jokowi membagikan sertifikat tanah.

Baca juga: Jokowi: Kebakaran Hutan Bukan Tak Ada, tapi Turun Drastis

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini juga mengungkapkan, pernyataan soal penguasaan lahan tak akan dilontarkan jika Prabowo tak mengkritik program bagi-bagi sertifikat.

Soal laporan dugaan kebohongan publik, Hasto menilai, jika hal yang diucapkan Jokowi tak sesuai dengan realita di lapangan, maka bukan berarti itu sebuah kebohongan.

Misalnya, pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir. Hasto mengakui masih ada kebakaran hutan yang terjadi.

Namun, bukan berarti Jokowi menyampaikan kebohongan karena faktanya jumlah kebakaran hutan sudah jauh berkurang.

"Yang disampaikan Pak Jokowi adalah sebuah progress. Bagaimana sebelumnya kebakaran hutan itu membuat kita diprotes negara-negara tetangga. Itu bisa diatasi," ujar Hasto.

Baca juga: Catatan dari Debat Kedua Pilpres, dari Teknis hingga Substansi...

Sementara itu, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai, ada potensi Jokowi melanggar tata tertib debat.

Menurut dia, pertanyaan tentang lahan kepemilikan telah menyerang Prabowo secara personal.

"Debat kemarin saya agak prihatin karena ada potensi Pak Jokowi melanggar tata tertib debat yang salah poinnya adalah tidak bolehkan untuk menyerang pribadi," ungkap Priyo.

Ia mengakui, pihaknya sempat melayangkan protes di tengah debat karena Jokowi dianggap menyerang Prabowo. Protes tersebut disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

"Itu kenapa kemarin sempat ada sebagian dari kami terus terang sampaikan protes kepada KPU dengan terukur dan santun. Kami sampaikan lho ini ditegur atau tidak. Setelah jawaban itu, kami cukupkan saat itu. Itu protes wajar karena kita kaget dengan pertanyaan Pak Jokowi mengenai penguasaan lahan," kata Priyo.

Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Nasional ini juga berpendapat Jokowi banyak menyampaikan data yang invalid.

Baca juga: Wasekjen Demokrat: Jokowi Cenderung Agresif dan Terlihat Sangar di Debat Kedua

Misalnya, mengenai klaim Jokowi yang telah membangun jalan desa sepanjang 191.000 kilometer selama masa pemerintahannya.

Ia tak yakin dengan klaim tersebut. Sebab, angka 191.000 kilometer baru dapat ditemukan jika dihitung sejak zaman Presiden Soeharto.

"Setelah kami cek sebenarnya angka itu dari mana. Angka tersebut mungkin akumulasi dari jalan desa yang dibangun dari zaman Pak Soeharto kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega sampai Pak SBY. Itu kalau ditotal baru mencapai 191.000 kilometer," kata Priyo.

Isu lainnya soal klaim Jokowi yang memenangkan gugatan dari 11 perusahaan yang telah merusak lingkungan hidup. Jokowi mengatakan, negara telah menerima Rp 11 triliun dari hasil pembayaran denda.

Mengacu pada data Greenpeace, ia membantah klaim Jokowi. Data Greenpeace menyatakan bahwa dari 11 perusahaan itu tidak ada satu pun yang membayar denda. 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X