Polemik yang Tersisa dari Debat Kedua...

Respons kedua kubu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto heran dengan dilaporkannya Jokowi ke Bawaslu. Ia menilai hal tersebut sebagai alasan karena Prabowo kalah dalam debat kedua.

"Jadi jangan karena kalah dalam persiapan, dalam kapasitas, kemudian dicari politik kambing hitam," kata Hasto.

Dia menegaskan, pertanyaan Jokowi terkait kepemilikan lahan kepada Prabowo bukan serangan personal.

Hal itu justru berhubungan dengan tema debat dan kebijakan Jokowi membagikan sertifikat tanah.

Baca juga: Jokowi: Kebakaran Hutan Bukan Tak Ada, tapi Turun Drastis

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini juga mengungkapkan, pernyataan soal penguasaan lahan tak akan dilontarkan jika Prabowo tak mengkritik program bagi-bagi sertifikat.

Soal laporan dugaan kebohongan publik, Hasto menilai, jika hal yang diucapkan Jokowi tak sesuai dengan realita di lapangan, maka bukan berarti itu sebuah kebohongan.

Misalnya, pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir. Hasto mengakui masih ada kebakaran hutan yang terjadi.

Namun, bukan berarti Jokowi menyampaikan kebohongan karena faktanya jumlah kebakaran hutan sudah jauh berkurang.

"Yang disampaikan Pak Jokowi adalah sebuah progress. Bagaimana sebelumnya kebakaran hutan itu membuat kita diprotes negara-negara tetangga. Itu bisa diatasi," ujar Hasto.

Baca juga: Catatan dari Debat Kedua Pilpres, dari Teknis hingga Substansi...

Sementara itu, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai, ada potensi Jokowi melanggar tata tertib debat.

Menurut dia, pertanyaan tentang lahan kepemilikan telah menyerang Prabowo secara personal.

"Debat kemarin saya agak prihatin karena ada potensi Pak Jokowi melanggar tata tertib debat yang salah poinnya adalah tidak bolehkan untuk menyerang pribadi," ungkap Priyo.

Ia mengakui, pihaknya sempat melayangkan protes di tengah debat karena Jokowi dianggap menyerang Prabowo. Protes tersebut disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

"Itu kenapa kemarin sempat ada sebagian dari kami terus terang sampaikan protes kepada KPU dengan terukur dan santun. Kami sampaikan lho ini ditegur atau tidak. Setelah jawaban itu, kami cukupkan saat itu. Itu protes wajar karena kita kaget dengan pertanyaan Pak Jokowi mengenai penguasaan lahan," kata Priyo.

Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Nasional ini juga berpendapat Jokowi banyak menyampaikan data yang invalid.

Baca juga: Wasekjen Demokrat: Jokowi Cenderung Agresif dan Terlihat Sangar di Debat Kedua

Misalnya, mengenai klaim Jokowi yang telah membangun jalan desa sepanjang 191.000 kilometer selama masa pemerintahannya.

Ia tak yakin dengan klaim tersebut. Sebab, angka 191.000 kilometer baru dapat ditemukan jika dihitung sejak zaman Presiden Soeharto.

"Setelah kami cek sebenarnya angka itu dari mana. Angka tersebut mungkin akumulasi dari jalan desa yang dibangun dari zaman Pak Soeharto kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega sampai Pak SBY. Itu kalau ditotal baru mencapai 191.000 kilometer," kata Priyo.

Isu lainnya soal klaim Jokowi yang memenangkan gugatan dari 11 perusahaan yang telah merusak lingkungan hidup. Jokowi mengatakan, negara telah menerima Rp 11 triliun dari hasil pembayaran denda.

Mengacu pada data Greenpeace, ia membantah klaim Jokowi. Data Greenpeace menyatakan bahwa dari 11 perusahaan itu tidak ada satu pun yang membayar denda.