Polemik yang Tersisa dari Debat Kedua...

Kompas.com - 20/02/2019, 09:53 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. AKBAR NUGROHO GUMAYCapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Respons kedua kubu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto heran dengan dilaporkannya Jokowi ke Bawaslu. Ia menilai hal tersebut sebagai alasan karena Prabowo kalah dalam debat kedua.

"Jadi jangan karena kalah dalam persiapan, dalam kapasitas, kemudian dicari politik kambing hitam," kata Hasto.

Dia menegaskan, pertanyaan Jokowi terkait kepemilikan lahan kepada Prabowo bukan serangan personal.

Hal itu justru berhubungan dengan tema debat dan kebijakan Jokowi membagikan sertifikat tanah.

Baca juga: Jokowi: Kebakaran Hutan Bukan Tak Ada, tapi Turun Drastis

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini juga mengungkapkan, pernyataan soal penguasaan lahan tak akan dilontarkan jika Prabowo tak mengkritik program bagi-bagi sertifikat.

Soal laporan dugaan kebohongan publik, Hasto menilai, jika hal yang diucapkan Jokowi tak sesuai dengan realita di lapangan, maka bukan berarti itu sebuah kebohongan.

Misalnya, pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir. Hasto mengakui masih ada kebakaran hutan yang terjadi.

Namun, bukan berarti Jokowi menyampaikan kebohongan karena faktanya jumlah kebakaran hutan sudah jauh berkurang.

"Yang disampaikan Pak Jokowi adalah sebuah progress. Bagaimana sebelumnya kebakaran hutan itu membuat kita diprotes negara-negara tetangga. Itu bisa diatasi," ujar Hasto.

Baca juga: Catatan dari Debat Kedua Pilpres, dari Teknis hingga Substansi...

Sementara itu, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai, ada potensi Jokowi melanggar tata tertib debat.

Menurut dia, pertanyaan tentang lahan kepemilikan telah menyerang Prabowo secara personal.

"Debat kemarin saya agak prihatin karena ada potensi Pak Jokowi melanggar tata tertib debat yang salah poinnya adalah tidak bolehkan untuk menyerang pribadi," ungkap Priyo.

Ia mengakui, pihaknya sempat melayangkan protes di tengah debat karena Jokowi dianggap menyerang Prabowo. Protes tersebut disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

"Itu kenapa kemarin sempat ada sebagian dari kami terus terang sampaikan protes kepada KPU dengan terukur dan santun. Kami sampaikan lho ini ditegur atau tidak. Setelah jawaban itu, kami cukupkan saat itu. Itu protes wajar karena kita kaget dengan pertanyaan Pak Jokowi mengenai penguasaan lahan," kata Priyo.

Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Nasional ini juga berpendapat Jokowi banyak menyampaikan data yang invalid.

Baca juga: Wasekjen Demokrat: Jokowi Cenderung Agresif dan Terlihat Sangar di Debat Kedua

Misalnya, mengenai klaim Jokowi yang telah membangun jalan desa sepanjang 191.000 kilometer selama masa pemerintahannya.

Ia tak yakin dengan klaim tersebut. Sebab, angka 191.000 kilometer baru dapat ditemukan jika dihitung sejak zaman Presiden Soeharto.

"Setelah kami cek sebenarnya angka itu dari mana. Angka tersebut mungkin akumulasi dari jalan desa yang dibangun dari zaman Pak Soeharto kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega sampai Pak SBY. Itu kalau ditotal baru mencapai 191.000 kilometer," kata Priyo.

Isu lainnya soal klaim Jokowi yang memenangkan gugatan dari 11 perusahaan yang telah merusak lingkungan hidup. Jokowi mengatakan, negara telah menerima Rp 11 triliun dari hasil pembayaran denda.

Mengacu pada data Greenpeace, ia membantah klaim Jokowi. Data Greenpeace menyatakan bahwa dari 11 perusahaan itu tidak ada satu pun yang membayar denda. 

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X