4 Serangan Jokowi terhadap Prabowo dalam Debat Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo tampil agresif dalam dua kali debat kandidat.

Debat pertama digelar pada 17 Januari 2019, dan debat kedua pada Minggu (17/2/2019).

Catatan Kompas.com, setidaknya empat kali sang petahana menyerang lawan politiknya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Baca juga: Beda Penampilan Jokowi dan Prabowo pada Debat Pertama dan Kedua Menurut Pengamat

Berikut daftarnya:

1. Caleg eks koruptor

Serangan ini dilakukan Jokowi dalam debat kandidat pertama pilpres pada 17 Januari 2019 yang bertema hukum, HAM dan korupsi.

Awalnya, Jokowi menyinggung pernyataan Prabowo bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Jokowi mengaku tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Jokowi kemudian memakai data Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa Gerindra paling banyak mencalonkan caleg eks koruptor dalam pemilu 2019.

"Caleg itu yang tanda tangan ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini?" tanya Jokowi.

Menjawab Jokowi, Prabowo mengaku belum mendapat laporan mengenai data tersebut. Ia mengaku bahwa pihaknya antikorupsi dan tidak setuju soal caleg eks koruptor.

"Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti, silakan laporkan kepada kami," kata Prabowo.

Baca juga: Jokowi Tanya soal Caleg Eks Koruptor yang Diusung Gerindra, Ini Jawaban Prabowo

Mendengar jawaban Prabowo, Jokowi kembali mengulangi pertanyaanya. Ia menambahkan data bahwa total caleg eks koruptor yang diusung Gerindra sebanyak enam orang.

"Jadi saya tidak menuduh partai bapak korupsi, bukan," kata Jokowi.

Prabowo mengatakan, lebih baik diumumkan saja daftar caleg eks koruptor. Jika rakyat tidak menginginkan, kata dia, maka rakyat tidak akan memilih.

"Yang jelas, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, kalau hukum mengizinkan dan rakyat menghendaki dia, karena dia memiliki kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya enggak seberapa...," kata Prabowo.

"Kalau curi ayam, benar itu salah. Tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu yang harus kita habiskan di Indonesia ini," tambah dia.

2. Perempuan di Gerindra

Masih dalam debat pertama, Jokowi kembali menyinggung soal Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

Kali ini, Jokowi mempertanyakan minimnya perempuan yang menjabat di posisi penting di Partai Gerindra.

"Saya melihat, dalam struktur pengurusan partai yang Bapak pimpin, seperti ketua umum, dewan pembina, sekjen, bendahara, semuanya laki-laki. Bagaimana Bapak menjawab inkonsistensi ini?" tanya Jokowi.

Baca: Ditanya Jokowi soal Minimnya Perempuan di Gerindra, Ini Jawaban Prabowo

Prabowo mengakui bahwa kepengurusan Partai Gerindra minim perempuan di posisi-posisi strategis.

Ia beralasan, partainya minim perempuan pada jabatan strategis karena belum lama berdiri.

"Saya ingin jelaskan, partai kami partai muda. Kami baru berdiri 10 tahun. Pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan mau muncul," kata Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan bahwa partainya mulai mengakomodasi perempuan untuk bergabung. Misalnya, Rachmawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai wakil ketua umum.

Gerindra juga mempunyai sayap partai 'Perempuan Indonesia Raya'.

"Caleg (perempuan) kami, saya kira terbanyak dari seluruh partai. Dalam UU minimal 30 persen. Kita sudah mendekati 40. Kami mengakui ini perjuangan. Kami belum puas tapi kami buka peluang untuk bergerak. Sekarang pendukung kami paling keras emak-emak," kata Prabowo.

3. Kasus Ratna Sarumpaet

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Drama Babak Belur Ratna Sarumpaet

Ratna sempat membuat heboh karena dikabarkan dipukuli oleh orang tak dikenal. Namun pada akhirnya Ratna mengakui wajahnya terlihat babak belur karena operasi plastik.

Awalnya, Prabowo bicara soal penegakan hukum yang dirasa berat sebelah di era kepemimpinan Jokowi.

Prabowo memberi contoh, ada kepala daerah yang menyatakan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin, namun tidak mengalami permasalahan.

"Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, tapi sekarang ditahan, ditangkap. Jadi saya kira ini perlakuan tidak adil. Saya rasa pelanggaran HAM," kata Prabowo.

Baca juga: INFOGRAFIK: Drama Babak Belur Ratna Sarumpaet...

Jokowi tidak terima dengan pernyataan Prabowo tersebut. Ia menegaskan, Indonesia adalah negara hukum.

Jika ada bukti seperti yang disampaikan Prabowo, maka sebaiknya disampaikan ke penegak hukum. Jokowi kemudian memberi contoh kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

"Kita ini sering grusa-grusu menyampaikan sesuatu. Misalnya, jurkamnya pak Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konfrensi pers bersama-sama. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik," kata Jokowi disambut tawa para pendukungnya.

"Ini negara hukum, kalau ada bukti-bukti silahkan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti, gampang sekali. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu," ujar Jokowi.

4. Lahan Prabowo

Terbaru, serangan Jokowi kepada Prabowo terjadi pada debat kandidat putaran kedua, Minggu (17/2/2019).

Debat kali ini mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Dalam serangan kali ini, Jokowi menyinggung soal Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur dan Aceh Tegah.

Mulanya, Jokowi membanggakan pemerintahannya yang sudah membagikan konsesi lahan untuk masyarakat adat, hak ulayat, petani hingga nelayan.

Totalnya sekitar 2,6 juta hektar dari 12,7 hektar yang disiapkan pemerintah.

Baca juga: CEK FAKTA: Penjelasan soal Lahan Prabowo yang Disinggung Jokowi Saat Debat

Namun, Prabowo memiliki pandangan berbeda soal lahan. Menurut dia, program pembagian sertifikat tersebut memang menarik dan populer, tapi hanya menguntungkan satu atau dua generasi.

Di sisi lain, kata Prabowo, rakyat Indonesia terus bertambah hingga 3,5 juta setiap tahun, sementara tanah tidak bertambah.

"Jadi kalau Bapak bangga dengan bagi-bagi 12 juta, 20 juta (sertifikat), pada saatnya tidak ada lagi lahan untuk dibagi. Bagaimana nanti masa depan anak cucu kita," kata Prabowo.

Prabowo lantas menegaskan bahwa dirinya akan mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 jika terpilih sebagai presiden.

Pasal tersebut isinya yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jokowi kemudian menanggapi pernyataan Prabowo dan menekankan bahwa tanah produktif tersebut tidak diberikan untuk kelompok kaya.

Ia pun menyinggung lahan ratusan hektar milik Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh.

"Kita tidak berikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar," kata Jokowi.

Baca juga: Viral Video Ricuh Saat Break Debat Kedua, Ini Penjelasan TKN

"Saya hanya ingin sampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," lanjut dia.

Seketika ruang debat riuh. Moderator kemudian menenangkan para penonton. Namun, Prabowo tidak langsung menyanggah karena berakhirnya sesi tersebut.

Prabowo baru menanggapi soal lahan tersebut saat memberikan pernyataan pamungkas di akhir debat.

Prabowo mengakui menguasai lahan tersebut. Namun, ia mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

Namun, Prabowo tidak ingin jika dikembalikan ke pemerintah, tanah tersebut disalahgunakan. Misalnya, jatuh ke penguasaan bangsa asing.

"Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," pungkas Prabowo.

Serangan terakhir Jokowi ini paling berbuntut panjang ketimbang tiga serangan sebelumnya.

Saat jeda iklan, sejumlah pendukung Prabowo langsung menghampiri komisioner KPU dan Bawaslu.

Mereka meminta penyelenggara dan pengawas pemilu itu memberi teguran kepada Jokowi karena telah menyerang Prabowo. Akibat hal ini, sempat terjadi keributan di arena debat.

Sehari setelahnya, Jokowi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena dianggap menyerang personal Prabowo.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019