Jokowi Pegang Pulpen Saat Debat atas Saran Tim, Ini Alasannya

Kompas.com - 19/02/2019, 17:03 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAYCapres nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko, mengungkapkan alasan mengapa Jokowi memegang pulpen ketika acara debat kedua 17 Februari 2019 lalu.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, penggunaan pulpen adalah atas saran tim internal.

Sebab, tim menilai, tangan Jokowi seringkali melakukan bermacam-macam gerakan apabila sedang berbicara di atas panggung.

Untuk meminimalkan gerakan yang tidak perlu, tim menyarankan Jokowi memegang pulpen, tanpa kertas.

"Bapak itu kalau tak ada yang dipegang, itu (gerakan tangannya) macam-macam," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Jokowi Bantah Pakai Alat Komunikasi Saat Debat Kedua

Salah satu gerakan tangan yang tidak perlu, antara lain, tangan Jokowi sering merapihkan lengan baju yang tergulung.

Gerakan seperti ini, dinilai tim, tidak perlu dilakukan.

"Kalau enggak bawa pulpen, pasti itu begitu. Jadi sebenarnya itu adalah saran dari kita tim. Bapak harus bawa sesuatu. Waktu itu diusulkan kertas. Tapi jangan, nanti dikira contekan. Makanya disarankan pulpen. Eh, ternyata bawa pulpen, malah dibilang lain lagi," ujar dia.

Baca juga: KPU Pastikan Kedua Capres Tak Pakai Alat Bantu Komunikasi Selama Debat

Diketahui, muncul isu di media sosial bahwa pulpen tersebut merupakan bagian dari perangkat alat bantu komunikasi 'ear piece' yang digunakan Jokowi.

Moeldoko sekaligus membantah bahwa pulpen itu bagian dari perangkat 'ear piece'. Menurut dia, membutuhkan waktu yang lama apabila seseorang mendapatkan informasi menggunakan alat bantu dengar untuk diungkapkan kembali.

Artinya, tak mungkin di saat yang sama, seseorang menerima suara sekaligus mengungkapkannya melalui kata-kata.

Ia pun heran masih ada orang yang percaya atas isu-isu semacam itu.

"Aduh, ini soal kecerdasan lagi ya. Omong kosong itu," ujar Moeldoko.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Covid-19

Luhut: Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Covid-19

Nasional
Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X