TKN Hormati Mereka yang Laporkan Jokowi ke Bawaslu

Kompas.com - 19/02/2019, 16:42 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019). KOMPAS.com/Devina HalimWakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan, pihaknya menghormati hak pelapor terkait laporan terhadap Jokowi.

Jokowi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) atas tuduhan pelanggaran pemilu karena dianggap menyerang pribadi capres Prabowo Subianto saat debat kedua Pilpres 2019.

"Kita hormati haknya dia," kata Arsul saat ditemui di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, TKN siap jika nantinya dipanggil oleh Bawaslu.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu soal Kepemilikan Lahan Prabowo

TKN, kata dia, akan mengklarifikasi terkait serangan tersebut. Menurut Arsul, serangan Jokowi terkait lahan Prabowo tidak menyerang secara personal.

"Nanti kan setelah dikaji oleh Bawaslu lalu Bawaslu itu katakanlah memanggil atau mengundang Jokowi untuk memberikan keterangan kan bisa kami wakili, TKN-nya. Nanti saya wakili. Kita kasih keterangan," kata Arsul.

Arsul berpendapat, seorang calon pejabat publik harus siap jika asetnya dipublikasikan atau dipertanyakan.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan pelanggaran pemilu, karena menyerang pribadi capres Prabowo Subianto saat debat kedua pilpres, Minggu (17/2/2019).

Pelapor adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Mereka menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo dengan menghina yang bersangkutan ketika debat.

Baca juga: Hidayat: Kenapa Ratusan Ribu Hektar Lahan Prabowo Dipersoalkan Saat Debat?

Tudingan itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

"Dugaan fitnah atau kebohongan capres 01 ini lebih kepada menyampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto mempunyai atau punya lahan atau kepemilikan tanah seluas 2.200 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar lagi di Aceh Tengah. Itu adalah sebuah statement yang menyerang personal secara pribadi," kata angggota TAIB, Djamaluddin Koedoeboen, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sewa Pesawat Garuda, Jokowi Hindari Transit di Negara Positif Corona

Sewa Pesawat Garuda, Jokowi Hindari Transit di Negara Positif Corona

Nasional
Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Nasional
Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X