Daftar Lengkap 81 Caleg Eks Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan daftar calon anggota legislatif (caleg) yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Setelah sebelumnya mengumumkan ada 49 caleg ekskoruptor, kini jumlah itu bertambah menjadi 81 orang.

Artinya, ada penambahan 32 orang caleg eks koruptor dari yang sebelumnya dipublikasikan KPU pada 30 Januari 2019.

Dari 81 caleg, 23 caleg eks koruptor maju untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, 49 caleg eks koruptor maju tingkat DPRD kabupeten/kota, dan 9 merupakan calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tak ada eks koruptor yang mencalonkan diri untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari 16 partai politik peserta pemilu, 14 partai mengajukan caleg mantan napi korupsi. Hanya ada 2 partai politik yang tak mengajukan caleg eks koruptor, yaitu Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: Ini 32 Nama Tambahan Caleg Eks Koruptor yang Diumumkan KPU

Berikut 81 daftar nama mantan narapidana korupsi yang dihimpun KPU:

72 caleg tingkat DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota berdasar partai politik

1. PKB (2 orang)

• Diumumkan 30 Januari 2019: Tidak ada
• Diumumkan 19 Februari 2019:
  1. Usman Effendi (DPRD Kabupaten Pesawaran 2, nomor urut 8)
  2. EU K. Lenta (DPRD Kabupaten Morowali Utara 1, nomor urut 9)

2. Partai Gerindra (6 orang)

• Diumumkan 30 Januari 2019:
  1. Moh Taufik (DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor urut 1)
  2. Herry Jones Johny Kereh (DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2)
  3. Husen Kausaha (DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2)
  4. Ferizal (DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 1)
  5. Mirhammuddin (DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1)
  6. Hi.Al Hajar Syahyan (DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1)

• Diumumkan 19 Februari 2019: Tidak ada.

3. PDI Perjuangan (2 orang)

• Diumumkan 30 Januari 2019:
  Abner Reinal Jitmau (DPRD Prov Papua Barat 2, Nomor 12)