Politisi PSI: Prabowo Takut dengan Unicorn dan Investasi

Kompas.com - 19/02/2019, 14:11 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jubir PSI bidang Ekonomi Digital dan E-Commerce Daniel Simeon Tumiwa menganggap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto paranoid terhadap perusahaan unicorn Indonesia pada debat capres kedua.

Daniel menilai pernyataan Prabowo menandakan bahwa ketua umum Partai Gerindra itu takut dengan keberadaan unicorn dan investasi.

“Saya menyayangkan masih adanya ketakutan tak beralasan calon pemimpin terhadap keberadaan perusahaan berbasis teknologi yang bervaluasi 1 miliar dolar lebih. Padahal mereka ini telah terbukti banyak berjasa bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata mantan Ketua Asosiasi Pedagang Online Indonesia atau Indonesia e-Commerce Association (idEA) ini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Sandiaga: Unicorn yang Online-Online Itu Ada yang Tahu Itu Apa?

Daniel mengakui bahwa empat unicorn di Indonesia saat ini, yakni Tokopedia, Bukalapak, Traveloka dan Gojek mengandalkan investasi dari luar negeri untuk mengembangkan bisnis mereka.

Namun ia menilai tidak ada yang perlu ditakuti dari masuknya arus uang dari luar negeri ke perusahaan Indonesia.

“Hakikat investasi adalah mereka enititas yang tidak bertuan. Smart money semacam ini akan menumbuhkan banyak sekali perusahaan rintisan. Perlu diingat sekali pun kelak startup-startup itu tidak sukses, uang-uang yang sudah terlanjur masuk itu sudah mengalir kepada masyarakat," kata dia.

Daniel juga membantah pernyataan Prabowo yang menyebut Unicorn di Indonesia khawatir dijadikan objek pajak. Ia menegaskan sejak awal empat perusahaan unicorn di Indonesia memang harus melaporkan dan membayar pajak.

“Mungkin yang dimaksud Pak Prabowo adalah soal wacana Kemenkeu yang mau mewajibkan pelaku usaha online untuk memiliki NPWP dulu sebelum berjualan di Marketplace. Tidak pernah ada sejarahnya unicorn kita takut dipajaki,” kata dia.

“Dengan demikian menurut saya yang disuarakan oleh Pak Prabowo kemarin lebih berupa keluhan pengusaha konvensional saja yang iri kepada investor-investor yang mengerti cara kerja e-commerce,” tutup Daniel.

Pada debat capres putaran kedua Minggu malam, revolusi industri 4.0 menjadi salah satu bahasan hangat. Capres Jokowi dan Prabowo terlibat dalam debat mengenai kebijakan untuk memajukan industri perusahaan rintisan dalam negeri.

Baca juga: Asal Usul Kata Unicorn di Industri Startup, Mengapa Bisa Dipakai?

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

Di World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

Nasional
Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X