Bacakan Pleidoi, Eni Maulani Minta Maaf kepada Masyarakat di Jawa Timur

Kompas.com - 19/02/2019, 13:14 WIB
Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa. ANTARA FOTO/Dede Rizky Permana/aww. Dede Rizky PermanaTerdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa. ANTARA FOTO/Dede Rizky Permana/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih meminta maaf kepada masyarakat di Jawa Timur. Khususnya, Eni meminta maaf kepada warga di daerah pemilihannya di Dapil X yang meliputi Gresik dan Lamongan.

Hal itu dikatakan Eni saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (19/2/2019).

"Beribu kata maaf saya lontarkan kepada masyarakat, khususnya kepada warga yang menaruh harapan pada saya saat saya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019," ujar Eni.

Baca juga: Eni Maulani: Jiwa Saya Hancur...

Eni juga meminta maaf kepada masyarakat di Temanggung. Eni mengakui menggunakan uang yang dia terima dari pengusaha untuk keperluan suaminya mengikuti pemilihan bupati di Temanggung.

Eni Maulani yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar tersebut dinilai terbukti menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Baca juga: Eni Maulani Merasa Bukan Pelaku Utama Korupsi, tapi Hanya Jalani Tugas Pimpinan Golkar

Selain itu, Eni juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000 dollar Singapura. Sebagian besar uang tersebut diberikan oleh pengusaha di bidang minyak dan gas.

Eni dituntut 8 tahun penjara dan membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Eni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 10,3 miliar dan 40.000 dollar Singapura.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X