Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Hati-hati Bermain Bola Liar "Propaganda Rusia"

Kompas.com - 19/02/2019, 12:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PASCA-Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2016 lalu, isu tentang propaganda Rusia sempat menjadi topik yang ramai diperbincangkan.

Konteks pembahasannya pun bukan hanya propaganda ala Rusia (propaganda dengan menggunakan model yang digunakan negara tersebut) saja, melainkan juga melibatkan negara tersebut secara langsung sebagai pihak yang terlibat aktif dalam mendukung calon tertentu.

Pemaknaan yang demikian tak lepas dengan apa yang sedang diperdebatkan di Amerika, yakni dugaan keterlibatan Rusia di dalam pemilihan umum Negeri Paman Sam beberapa tahun lalu.

Jika ditelisik lebih luas, gaya propaganda yang dibahas tersebut ternyata tidak saja melanda Amerika. Belum lama ini, Portal Politico menyebutkan bahwa beberapa negara di kawasan Eropa juga ditengarai menjadi tempat propaganda semacam itu yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Rusia memang menggunakan model propaganda kebohongan--seperti yang disebut oleh Rand Corporation--untuk kepentingan politiknya di kawasan.

Pasca-Perang Dingin, Rusia sebagai kelanjutan Uni Soviet tampaknya masih menyimpan persaingan politik dengan musuh lamanya, AS.

Kekuatan negeri Paman Sam di satu sisi masih kuat di Eropa lewat NATO, termasuk lewat pengaruhnya di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, termasuk juga yang terjadi di Suriah.

Di sisi lain, Rusia punya banyak kepentingan, termasuk dalam hal bisnis energi. Sebagai catatan, pipa gas dari Rusia melintas hampir di seluruh kawasan Eropa dan membuat negara-negara tersebut cukup bergantung pada negeri Beruang Merah.

Kasus pertentangan antara Rusia dan Ukraina terkait semenanjung Krimea, misalnya, disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa yang melibatkan propaganda.

Pada pertengahan Maret 2018, TIME memuat pengakuan seorang mantan anggota buzzer team dari Rusia bernama Vitaly Bespalov yang berperan dalam propaganda di media sosial.

Aktivitas yang disebut sebagai online trolling--bisa diartikan sebagai aktivitas "memancing secara online"--bertujuan mengubah opini dan pandangan publik tentang suatu hal tertentu.

Kala itu, dalam sebuah video singkat, Vitaly menjelaskan bagaimana aktivitas trolling tersebut dilakukan untuk menyebarkan berita bohong dan membentuk opini masyarakat di beberapa negara, misalnya di Ukraina, AS, dan Jerman.

Tujuannya untuk menjatuhkan citra pemimpin-pemimpin negara itu di mata masyarakatnya, dan pada akhirnya menguatkan posisi politik Rusia, terutama Vladimir Putin, di hadapan negara tersebut.

Tidak jarang juga propaganda politik yang terjadi di sekitar kontestasi elektoral tersebut ditujukan untuk mendukung kandidat tertentu yang dianggap mampu mengakomodasi negara yang kini dipimpin oleh Presiden Putin itu.

Dalam konteks Indonesia, Pilpres 2019 secara tidak langsung berhubungan dengan kepentingan negara tersebut. Rusia punya banyak perjanjian kerja sama dengan Indonesia, termasuk di bidang alat utama sistem pertahanan, kereta api, minyak dan tambang.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com