CEK FAKTA: Penjelasan soal Lahan Prabowo yang Disinggung Jokowi Saat Debat

Kompas.com - 19/02/2019, 11:22 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

KOMPAS.com - Pernyataan calon presiden nomor urut 01 yang juga petahana, Joko Widodo, tentang Prabowo Subianto yang merupakan pesaingnya dalam Pilpres 2019 menuai polemik.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar," kata Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).

Banyak pihak kemudian mempertanyakan kebenaran tanah seluas ratusan ribu hektar tersebut dimiliki oleh Prabowo.

Dalam debat kemarin, Prabowo membenarkan bahwa ia memang memiliki tanah tersebut dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Artinya, tanah tersebut adalah milik negara yang ia kelola dan bisa kapan pun ia kembalikan pada negara.

Penjelasan ATR/BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), membenarkan pernyataan Jokowi tentang kepemilikan 340.000 hektar tanah di Kalimantan Timur dan Aceh.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto.

“Beliau mengatakan seperti itu, ya betul. Semua orang juga tahu,” kata Himawan kepada Kompas.com, Senin (18/2/2019).

Lahan itu, menurut Himawan, digunakan Prabowo untuk kepentingan perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit.

Akan tetapi, ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai bataas minimal dan maksimal luas lahan yang bisa dikuasai perseorangan, Himawan tidak memberikan penjelasan.

:Saya enggak mau buka-buka data. Ada pihak tertentu yang wajib menyatakan. Untuk konsumsi publik, saya tidak boleh menyebut. Kalau batasan luasan itu ada aturannya, tapi itu ada revisi perbaikan. Yang jelas UU Pertanahan mau dibahas juga, tapi, mungkin dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Benarkan Prabowo Kuasai Lahan 340.000 Hektar

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X