Jokowi: Seram yang Namanya Sengketa Tanah Itu...

Kompas.com - 19/02/2019, 09:25 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat yang diikuti Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYCapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat yang diikuti Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

TANGERANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, konflik sengketa lahan menyeramkan karena sampai ada yang membawa golok untuk mempertahankan kepemilikan lahannya.

Oleh karena itu, pemerintahannya fokus pada program sertifikat tanah untuk rakyat.

"Kalau sudah sengketa tanah itu, tarung. Ada yang bawa golok, udah serem yang namanya sengketa tanah itu," kata Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Maulana Yudha Tigaraksa, Tangerang, Banten, Senin (18/2/2019), dikutip Antara.

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan 5.000 Sertifikat Lahan di Kabupaten Tangerang

Ia mengatakan, dengan kepemilikan sertifikat, masyarakat bisa merasa tenang dan tenteram serta terbebas dari kemungkinan sengketa tanah.

Itulah menurut Presiden fungsi dari kepemilikan sertifikat tanah.

"Punya tanah tapi enggak punya sertifikat, jadinya apa, ya sengketa. Kalau ini jelas, inilah fungsinya sertifikat. Jadi sekarang bapak ibu sudah tenang karena sudah pegang sertifikat," katanya.

Baca juga: Presiden: Jangan Jaminkan Sertifikat Tanah agar Bisa Beli Mobil

Ia mengatakan, program sertifikat tanah untuk rakyat dipercepat selama masa pemerintahannya karena ia selalu mendapati begitu banyaknya konflik dan sengketa lahan.

"Kenapa sertifikat ini dipercepat, dipermudah, digampangkan karena setiap saya ke daerah yang saya dengar sengketa tanah, konflik lahan di mana-mana," katanya.

Ia menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat bagi rakyat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki.

Baca juga: Prabowo: Bagi-bagi Sertifikat, Kita Bakal Tak Punya Lahan Lagi

Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan 5.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Presiden didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Tangerang A Zaki Iskandar.



Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Nasional
Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Nasional
Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Nasional
KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menunggu 'Reshuffle' di Tengah Pandemi

Menunggu "Reshuffle" di Tengah Pandemi

Nasional
Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Nasional
Gugus Tugas: Penularan Covid-19 Mudah Terjadi dalam Ruangan, meski Sirkulasi Udara Baik

Gugus Tugas: Penularan Covid-19 Mudah Terjadi dalam Ruangan, meski Sirkulasi Udara Baik

Nasional
18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

Nasional
Pengawasan terhadap Pertambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah dan Tak Terintegrasi

Pengawasan terhadap Pertambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah dan Tak Terintegrasi

Nasional
Banyak ASN Terpapar Covid-19, Menpan RB Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan

Banyak ASN Terpapar Covid-19, Menpan RB Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Diminta Utamakan Edukasi dan Fasilitas untuk Atasi Covid-19

Pemerintah Diminta Utamakan Edukasi dan Fasilitas untuk Atasi Covid-19

Nasional
Kabareskrim: Kalau Terbukti, Saya Akan Tindak Tegas Oknum yang Terlibat Surat Jalan Djoko Tjandra!

Kabareskrim: Kalau Terbukti, Saya Akan Tindak Tegas Oknum yang Terlibat Surat Jalan Djoko Tjandra!

Nasional
KPK Panggil Kepala Desa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Kepala Desa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X