Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Seram yang Namanya Sengketa Tanah Itu...

Kompas.com - 19/02/2019, 09:25 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

TANGERANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, konflik sengketa lahan menyeramkan karena sampai ada yang membawa golok untuk mempertahankan kepemilikan lahannya.

Oleh karena itu, pemerintahannya fokus pada program sertifikat tanah untuk rakyat.

"Kalau sudah sengketa tanah itu, tarung. Ada yang bawa golok, udah serem yang namanya sengketa tanah itu," kata Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Maulana Yudha Tigaraksa, Tangerang, Banten, Senin (18/2/2019), dikutip Antara.

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan 5.000 Sertifikat Lahan di Kabupaten Tangerang

Ia mengatakan, dengan kepemilikan sertifikat, masyarakat bisa merasa tenang dan tenteram serta terbebas dari kemungkinan sengketa tanah.

Itulah menurut Presiden fungsi dari kepemilikan sertifikat tanah.

"Punya tanah tapi enggak punya sertifikat, jadinya apa, ya sengketa. Kalau ini jelas, inilah fungsinya sertifikat. Jadi sekarang bapak ibu sudah tenang karena sudah pegang sertifikat," katanya.

Baca juga: Presiden: Jangan Jaminkan Sertifikat Tanah agar Bisa Beli Mobil

Ia mengatakan, program sertifikat tanah untuk rakyat dipercepat selama masa pemerintahannya karena ia selalu mendapati begitu banyaknya konflik dan sengketa lahan.

"Kenapa sertifikat ini dipercepat, dipermudah, digampangkan karena setiap saya ke daerah yang saya dengar sengketa tanah, konflik lahan di mana-mana," katanya.

Ia menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat bagi rakyat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki.

Baca juga: Prabowo: Bagi-bagi Sertifikat, Kita Bakal Tak Punya Lahan Lagi

Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan 5.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Presiden didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Tangerang A Zaki Iskandar.

Kompas TV Capres nomor urut 01, Jokowi menegaskan pembagian sertifikat tanah untuk rakyat agar produktif, bukan diberikan kepada pemilik tanah yang besar-besar. Jokowi juga menyindir capres nomor urut 02, Prabowo Subianto memiliki sertifikat tanah yang sangat luas di Aceh dan di Kalimantan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com