Komitmen Kedua Capres Terkait Isu Lingkungan Hidup Dinilai Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Yayasan Satu Dunia Firdaus Cahyadi menyayangkan isu dugaan kriminalisasi aktivis lingkungan hidup tidak disinggung dalam debat kedua pilpres.

Padahal, menurut Firdaus, hal itu sangat terkait erat dengan tema debat: sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Baca juga: Walhi Nilai Jawaban Capres soal Lingkungan Tak Memuaskan

Salah satu kasus yang seharusnya diangkat yakni dugaan kriminalisasi aktivis penolak tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Kriminalisasi aktivis penolak tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur adalah salah satu contoh kasus yang tidak muncul diperdebatkan dalam debat capres kedua,” ujar Firdaus melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/2/2019).

Firdaus menilai perdebatan terkait isu lingkungan sepanjang debat menjadi terkesan tidak mendalam.

Baca juga: Walhi Nilai Klaim Jokowi Berlebihan soal Data Lingkungan

Di sisi lain, jika kasus dugaan kriminalisasi aktivis penolak tambang emas Tumpang Pitu diperdebatkan, kemungkinan hal itu akan membongkar jejak ekologi kandidat capres dan orang-orang di lingkaran mereka.

Tidak tajamnya pembahasan isu ekologis dalam debat semakin menunjukkan rendahnya komitmen masing-masing kandidat terhadap isu lingkungan hidup.

Sementara, rendahnya komitmen kandidat capres juga tercermin dalam kampanye di media sosial.

Baca juga: Dampak Sosial dan Konflik Terkait Lingkungan Tak Jadi Sorotan Kedua Capres

Menurut data dari www.iklancapres.id, per 18 Februari 2019, pasangan capres-cawapres 01 hanya 16 kali mengangkat isu lingkungan. Sedangkan pasangan nomor urut 02 hanya 14 kali.

Firdaus berpendapat, minimnya kampanye isu lingkungan hidup memperlihatkan masing-masing capres seperti saling melindungi jejak ekologi mereka dan orang-orang di sekitarnya dari pantauan publik.

“Semakin jejak ekologi capres dan orang-orang di sekitarnya disembunyikan dari pantauan publik, semakin terang upaya pembodohan politik bagi masyarakat,” kata Firdaus.

Baca juga: Ide Prabowo Pisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tak Jamin Tuntaskan Masalah SDA

“Ke depan, nampaknya, publik sendiri yang harus membongkar jejak-jejak ekologi mereka dan orang-orang di sekitarnya," tutur dia.