Walhi Nilai Jawaban Capres soal Lingkungan Tak Memuaskan

Kompas.com - 18/02/2019, 20:09 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan No JUrut 2, Prabowo Subianto mengambil undian pertanyaan saat Debat Kedua Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan No JUrut 2, Prabowo Subianto mengambil undian pertanyaan saat Debat Kedua Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menilai kedua calon presiden tidak memberikan jawaban memuaskan terkait isu upaya pelestarian lingkungan yang menjadi tema debat kedua Pilpres 2019.

"Secara umum keduanya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Keduanya belum bisa memberikan tawaran bagaimana mereka akan melestarikan lingkungan, bagaimana membangun infrastruktur tapi tidak berdampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan," kata Nur Hidayati di Kantor Walhi, Jakarta, Senin (18/2/2019), seperti ditulis Antara.

Melihat dari hasil debat, Nur khawatir siapapun yang menjadi presiden nanti kurang peduli pada kelestarian lingkungan.

Baca juga: Prabowo Mengaku Bakal Tindak Tegas Perusahaan Perusak Lingkungan

"Siapapun yang terpilih, sama saja," katanya.

Dalam debat semalam, Nur menilai capres nomor urut 01 Joko Widodo lebih banyak memamerkan apa yang sudah dilakukan terkait isu lingkungan.

Namun, sejumlah data yang dirinci Jokowi, kata Nur, cenderung berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Data-data kebakaran hutan, dia (Jokowi) bilang hampir tidak ada. Padahal tiap tahun ada (kebakaran hutan). Memang kebakaran hutan berkurang sejak 2015, namun masih terus terjadi sampai sekarang," katanya.

Selain itu, Nur juga menyinggung klaim Jokowi dalam kasus penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menyebut ada 11 perusahaan yang sudah dihukum.

Nur membenarkan bahwa 11 perusahaan itu telah dinyatakan bersalah dengan denda Rp 18,3 triliun dan putusannya pun telah inkrah. Namun sebagian besar nilai denda tersebut belum dapat dieksekusi.

Baca juga: Ide Prabowo Pisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tak Jamin Tuntaskan Masalah SDA

"Seolah-olah Rp 18,3 triliun itu sudah dikembalikan ke negara. Padahal semua putusan itu belum ada yang bisa dieksekusi dan dikembalikan ke negara," katanya.

Nur Hidayati pun mengomentari pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo cenderung hanya berbicara jargon tapi tidak menjelaskan langkah yang hendak dilakukan.

"Capres nomor urut 02 masih berbicara jargon, padahal kami ingin lihat bagaimana cara, langkah yang hendak ia tempuh nanti dalam penyelamatan lingkungan," katanya.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan DPP PSI soal Alasan dan Proses Pemecatan Viani LImardi

Penjelasan DPP PSI soal Alasan dan Proses Pemecatan Viani LImardi

Nasional
56 Pegawai KPK Direkrut Jadi ASN Polri, Istana: Upaya Baik Selesaikan Masalah

56 Pegawai KPK Direkrut Jadi ASN Polri, Istana: Upaya Baik Selesaikan Masalah

Nasional
Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
UPDATE: 4.211.460 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga

UPDATE: 4.211.460 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga

Nasional
Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Nasional
Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Nasional
Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.