Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walhi Nilai Jawaban Capres soal Lingkungan Tak Memuaskan

Kompas.com - 18/02/2019, 20:09 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menilai kedua calon presiden tidak memberikan jawaban memuaskan terkait isu upaya pelestarian lingkungan yang menjadi tema debat kedua Pilpres 2019.

"Secara umum keduanya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Keduanya belum bisa memberikan tawaran bagaimana mereka akan melestarikan lingkungan, bagaimana membangun infrastruktur tapi tidak berdampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan," kata Nur Hidayati di Kantor Walhi, Jakarta, Senin (18/2/2019), seperti ditulis Antara.

Melihat dari hasil debat, Nur khawatir siapapun yang menjadi presiden nanti kurang peduli pada kelestarian lingkungan.

Baca juga: Prabowo Mengaku Bakal Tindak Tegas Perusahaan Perusak Lingkungan

"Siapapun yang terpilih, sama saja," katanya.

Dalam debat semalam, Nur menilai capres nomor urut 01 Joko Widodo lebih banyak memamerkan apa yang sudah dilakukan terkait isu lingkungan.

Namun, sejumlah data yang dirinci Jokowi, kata Nur, cenderung berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan.

"Data-data kebakaran hutan, dia (Jokowi) bilang hampir tidak ada. Padahal tiap tahun ada (kebakaran hutan). Memang kebakaran hutan berkurang sejak 2015, namun masih terus terjadi sampai sekarang," katanya.

Selain itu, Nur juga menyinggung klaim Jokowi dalam kasus penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menyebut ada 11 perusahaan yang sudah dihukum.

Nur membenarkan bahwa 11 perusahaan itu telah dinyatakan bersalah dengan denda Rp 18,3 triliun dan putusannya pun telah inkrah. Namun sebagian besar nilai denda tersebut belum dapat dieksekusi.

Baca juga: Ide Prabowo Pisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tak Jamin Tuntaskan Masalah SDA

"Seolah-olah Rp 18,3 triliun itu sudah dikembalikan ke negara. Padahal semua putusan itu belum ada yang bisa dieksekusi dan dikembalikan ke negara," katanya.

Nur Hidayati pun mengomentari pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo cenderung hanya berbicara jargon tapi tidak menjelaskan langkah yang hendak dilakukan.

"Capres nomor urut 02 masih berbicara jargon, padahal kami ingin lihat bagaimana cara, langkah yang hendak ia tempuh nanti dalam penyelamatan lingkungan," katanya.

Kompas TV Peduli pada lingkungan warga Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berinovasi dengan sampah kantong plastik dan botol air kemasan. Warga mengubah sampah plastik di sekitar mereka menjadi bahan bakar minyak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com