Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov Aceh Diduga Gunakan Dana Otsus untuk Aceh Marathon

Kompas.com - 18/02/2019, 19:04 WIB
Abba Gabrillin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Aceh diduga menggunakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) untuk menggelar kegiatan Aceh Marathon.

Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa Hendri Yuzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/2/2019).

Hendri merupakan staf Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi.

Mereka adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dan Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri.

"Dana otonomi khusus Aceh pada tahun anggaran 2018 totalnya Rp 8,29 triliun," ujar Astera.

Baca juga: Supaya Menang Lelang, Kontraktor Serahkan Rp 1 Miliar untuk Irwandi Yusuf

Menurut Astera, pencairan DOKA dilakukan setelah Kemenkeu menerima pertimbangan pengajuan anggaran dari Kemendagri.

Sebelumnya, Pemprov Aceh melalui gubernur memasukkan permintaan anggaran ke Kemendagri.

Ardian mengatakan, dana otonomi khusus itu penggunaannya telah diatur dalam undang-undang.

Adapun, DOKA tersebut hanya boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan dan pendanaan sosial kesehatan.

Namun, dalam praktiknya, menurut Ardian, Pemprov bebas mengklasifikasikan proyek dengan jenis pemanfaatan yang diperbolehkan sesuai undang-undang.

Baca juga: Orang Kepercayaan Irwandi Yusuf Resmi Jadi Buronan KPK

"Nanti Pemprov Aceh yang grouping. Kami hanya pastikan dari kacamata alokasi, itu sesuai dengan undang-undang. Tapi akhirnya dijustifikasi sendiri oleh Pemprov," kata Ardian.

Menurut Ardian, dalam laporan alokasi dana otonomi khusus yang dibuat ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018, tidak ada kalimat yang spesifik mengenai Aceh Marathon.

Dalam laporan, kegiatan Aceh Marathon ditulis sebagai pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat. Kegiatan itu menggunakan dana otonomi khusus.

"Kami dapat informasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aceh, bahwa kegiatan itu dimasukkan sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat," kata Ardian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com