Eddy Sindoro Hadirkan Ahli Digital Forensik untuk Meringankan Dakwaan

Kompas.com - 18/02/2019, 16:48 WIB
Terdakwa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro menghadirkan ahli digital forensik dari Universitas Islam Indonesia Yudi Prayudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINTerdakwa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro menghadirkan ahli digital forensik dari Universitas Islam Indonesia Yudi Prayudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com -Terdakwa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, menghadirkan ahli digital forensik dari Universitas Islam Indonesia Yudi Prayudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/2/2019). 

Dalam persidangan, Yudi menerangkan bahwa salah satu standar analisis identifikasi suara yaitu dengan membandingkan barang bukti suara dengan sampling atau contoh suara.

"Perbandingan ini nantinya melahirkan kesimpulan ada kemiripan atau tidak," ujar Yudi yang dihadirkan sebagai ahli meringankan terdakwa.

Baca juga: Eddy Sindoro Bantah Keterangan Ahli Forensik Suara

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa KPK menghadirkan ahli forensik suara dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dhany Arifianto. Dhany mengatakan, dia diminta oleh penyidik KPK untuk meneliti sampel suara.

Hasilnya, sangat meyakinkan bahwa suara dalam rekaman sadapan tersebut sangat identik dengan terduga Eddy Sindoro.

"Melalui metode yang saya gunakan, lebih dari 90 persen identik," kata Dhany.

Baca juga: Ahli Forensik Sebut Sadapan KPK Identik dengan Suara Lucas dan Eddy Sindoro

Namun, hal itu dibantah oleh Eddy Sindoro saat diberi kesempatan oleh hakim untuk menanggapi keterangan Dhany.

Eddy Sindoro didakwa memberikan suap sebesar Rp 150 juta dan 50.000 dollar Amerika Serikat kepada panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan terkait perkara hukum sejumlah perusahaan di bawah Lippo Group.

Baca juga: Jaksa KPK Putar Suara Sopir Lucas yang Sebut Nama Eddy Sindoro hingga James Riady

Pertama, agar Edy Nasution menunda proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP).

Suap juga sebagai pelicin agar Edy menerima pendaftaran peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (PT AAL) meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Nasional
Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Nasional
Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Nasional
Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Nasional
Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Nasional
Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X