Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Menunjukkan Konflik Agraria Masih Marak, Ini Kata Jokowi

Kompas.com - 18/02/2019, 15:10 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo meluruskan pernyataannya dalam debat kedua pilpres, mengenai hampir tidak adanya konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur.

Jokowi mengatakan, hampir tidak adanya konflik ini bisa dilihat dari pengerjaan sejumlah infrastuktur yang awalnya mangkak di era pemerintah sebelumnya, namun kini sudah bisa berjalan mulus.

"Konteksnya adalah pembebasan lahan untuk infrastruktur. Kita tahu kan banyak infrastruktur berhenti delapan tahun, ada yang berhenti 26 tahun, karena apa, pembebasan tanah yang terhambat," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).

"Sekarang ini saya sampaikan alhamdulillah untuk pembebasan infrastruktur dapat dikatakan kita ini tidak banyak terjadi konflik-konflik yang ada," tambah dia.

Baca juga: Jokowi: Dalam 4,5 Tahun Hampir Tak Ada Konflik Terkait Pembebasan Lahan

Kendati demikian, Jokowi tidak menampik masih ada sejumlah konflik agraria yang masih terjadi. Menurut dia, pemerintah terus menyelesaikan berbagai konflik agraria ini dengan menyebut pembagian sertifikat lahan dengan target hingga 80 juta hektar.

"Kalau konflik agraria, sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta hektar itu, ya konflik-konflik pasti ada di semua provinsi, pasti ada," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dengan masyarakat memiliki sertifikat tanah, status hak hukum atas tanah menjadi jelas. Dengan begitu, konflik-konflik sengketa lahan menjadi akan berkurang bahkan tidak ada lagi.

"Konteksnya tolong jangan dibolak balik sehinggga kelihatannya kita ini enggak menguasai masalah. Enggak lah. Kita ngerti konflik agraria, kita ke provinsi ada, kita kemarin ke bengkulu ada," tambah mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi soal Konflik agraria saat debat kedua pilpres dikritik karena dinilai tak berdasarkan kenyataan di lapangan.

Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sepanjang 2018 terdapat 300 kasus konflik agraria yang terjadi di 16 provinsi.

Dari 300 konflik tersebut, YLBHI menemukan 367 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan luasan lahan konflik mencapai 488.404,77 hektar.

Sementara, peneliti Auriga Iqbal Damanik mengatakan, sepanjang tahun 2017 terdapat 208 konflik agraria atau sebesar 32 persen dari seluruh kejadian.

Iqbal menambahkan, sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30 persen) jumlah kejadian konflik.

Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14 persen), disusul sektor pertanian dengan 78 atau 12 persen kejadian konflik.

Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 konflik (5 persen), sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 konflik (4 persen), dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 kejadian konflik (3 persen) yang terjadi sepanjang tahun 2017.

Baca juga: CEK FAKTA: Jokowi Sebut Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, juga menyesalkan klaim Jokowi tersebut.

Menurut dia, data lain yang beredar menunjukkan situasi yang berbeda. Ia pun mengutip salah satu pemberitaan terkait konflik agraria yang terjadi di era Jokowi.

"Banyak sekali data-data yang asal klaim padahal jejak digital dengan gampang menganggap data itu salah. Contoh, beliau katakan tidak ada konflik agraria, di sini (salah satu pemberitaan) konflik agraria era Pak Jokowi 41 orang tewas, 546 dianiaya," kata Sudirman.

Kompas TV Dalam konpers pasca-debat, perwakilan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menyebut capres nomor urut 01, Jokowi tampil maksimal dan membuktikan pemahaman isu terkait tema infrastruktur, pangan, SDA, dan lingkungan hidup. TKN menganggap klaim pencapaian menjadi jawaban jitu yang diharapkan bisa dipahami para pemilih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com