Dampak Sosial dan Konflik Terkait Lingkungan Tak Jadi Sorotan Kedua Capres

Kompas.com - 18/02/2019, 14:02 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) menyayangkan isu energi, pangan, infrastruktur, dan sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup dalam debat kedua Pilpres 2019 kemarin malam tidak membahas lebih rinci mengenai dampak sosial dan konflik agraria yang ada di masyarakat.

Koordinator desk politik Walhi, Khalisah Khalid, menuturkan, dampak lingkungan hidup dari berbagai pembangunan infrastruktur dan energi tidak banyak disentuh oleh kedua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Termasuk juga kedua capres tidak mengelaborasi lebih jauh dampak sosial dan konflik sebagai hal dari proyek infrastruktur," ujar Khalisah kepada Kompas.com, Senin (19/2/2019).

Baca juga: Prabowo Yakin Kelapa Sawit Bisa Dorong Swasembada Energi

Dia menjelaskan, kedua capres tidak memiliki komitmen yang kuat dalam membenahi tata kelola SDA. Ia mencontohkan, moratorium sawit sesungguhnya menjadi salah satu jalan untuk membenahi tata kelola SDA yang sengkarut.

"Sayangnya itu tidak tersentuh sama sekali. Dan sayangnya, terkait dengan isu energi, keduanya malah terus mengembangkan perkebunan monokultur seperti sawit yang justru menghancurkan hutan dan lingkungan hidup," ujarnya geram.

Baca juga: Ide Prabowo Pisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tak Jamin Tuntaskan Masalah SDA

Di sisi lain, lanjut Khalisah, strategi untuk memastikan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan juga tidak diperjelas dengan komprehensif oleh Jokowi dan Prabowo.

Baginya, meskipun kedua capres menawarkan penegakkan hukum terhadap korporasi dalam segmen debat terkait SDA dan lingkungan hidup, tetapi keduanya tidak menyampaikan sistem yang mampu memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan kejahatan.

"Sampai sekarang saja pemerintah tidak mengejar korporasi yang belum ganti rugi terhadap pembakaran hutan yang sudah dilakukan," pungkasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X