Dampak Sosial dan Konflik Terkait Lingkungan Tak Jadi Sorotan Kedua Capres

Kompas.com - 18/02/2019, 14:02 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyayangkan isu energi, pangan, infrastruktur, dan sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup dalam debat kedua Pilpres 2019 kemarin malam tidak membahas lebih rinci mengenai dampak sosial dan konflik agraria yang ada di masyarakat.

Koordinator desk politik Walhi, Khalisah Khalid, menuturkan, dampak lingkungan hidup dari berbagai pembangunan infrastruktur dan energi tidak banyak disentuh oleh kedua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Termasuk juga kedua capres tidak mengelaborasi lebih jauh dampak sosial dan konflik sebagai hal dari proyek infrastruktur," ujar Khalisah kepada Kompas.com, Senin (19/2/2019).

Baca juga: Prabowo Yakin Kelapa Sawit Bisa Dorong Swasembada Energi

Dia menjelaskan, kedua capres tidak memiliki komitmen yang kuat dalam membenahi tata kelola SDA. Ia mencontohkan, moratorium sawit sesungguhnya menjadi salah satu jalan untuk membenahi tata kelola SDA yang sengkarut.

"Sayangnya itu tidak tersentuh sama sekali. Dan sayangnya, terkait dengan isu energi, keduanya malah terus mengembangkan perkebunan monokultur seperti sawit yang justru menghancurkan hutan dan lingkungan hidup," ujarnya geram.

Baca juga: Ide Prabowo Pisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tak Jamin Tuntaskan Masalah SDA

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, lanjut Khalisah, strategi untuk memastikan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan juga tidak diperjelas dengan komprehensif oleh Jokowi dan Prabowo.

Baginya, meskipun kedua capres menawarkan penegakkan hukum terhadap korporasi dalam segmen debat terkait SDA dan lingkungan hidup, tetapi keduanya tidak menyampaikan sistem yang mampu memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan kejahatan.

"Sampai sekarang saja pemerintah tidak mengejar korporasi yang belum ganti rugi terhadap pembakaran hutan yang sudah dilakukan," pungkasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Nasional
Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Nasional
Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Nasional
Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.