Strategi Pilpres di Balik Deklarasi Alumni SMA dan Universitas

Kompas.com - 18/02/2019, 07:36 WIB
Calonpresiden nomor urut 01 Joko Widodo menghadiri deklarasi alumni SMA di Jakarta, di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Calonpresiden nomor urut 01 Joko Widodo menghadiri deklarasi alumni SMA di Jakarta, di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019).


DALAM dua pekan terakhir ada lusinan yang seluruhnya berasal dari lingkup pendidikan Alumni SMA dan Universitas mendeklarasikan dukungan kepada Capres Nomor 01 Joko Widodo.

Di antaranya ada SMA Pangudi Luhur dan sejumlah kampus di Jakarta, Universitas Indonesia (UI) dan Trisakti di antaranya.

Beberapa hari setelahnya, deklarasi dukungan terhadap Cawapres 02 Sandiaga Uno juga muncul dari alumni SMA se-Bulungan, Jakarta Selatan. Ada juga pertemuan Sandi dengan alumni SMA Pangudi Luhur yang merupakan almamater Sandi.

Perang pernyataan di deklarasi

Yang menarik adalah pernyataan yang disampaikan oleh Capres 01 Joko Widodo. Pada acara deklarasi Alumni Universitas Trisakti, menggunakan pengeras suara yang biasa digunakan saat berunjuk rasa, Jokowi berseru, "Saya bukan diktator. Saya bukan pelanggar HAM. Saya tidak memiliki beban luka masa lalu."

Ucapan Jokowi disambut gemuruh sorak-sorai ribuan alumni Universitas Trisakti yang digelar di Hall Basket, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, pada acara deklarasi alumni SMA Pangudi Luhur, Jokowi berseloroh, "Kagetnya bukan apa-apa. Sebetulnya tadi mau saya tanyakan, kok yang didukung saya?"

Kita tahu, Sandiaga Uno adalah alumni SMA Pangudi Luhur tahun 1987.

Sandiaga Uno pun langsung bereaksi.

"Ya kita apresiasi teman-teman yang mendukung presiden, teman-teman yang mendukung kami. Tapi saya sampaikan jangan sampai ini jadi ajang gagah-gagahan, besar-besaran, heboh-hebohan. Tapi bagaimana yang bisa dirasakan masyarakat," kata Sandiaga di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, dua hari setelah deklarasi alumni PL terhadap Jokowi.

Tragedi Trisakti dan pidato Jokowi

Mendengar pernyataan Jokowi, kita bisa menerka itu ditujukan kepada siapa.

Peryataan pertama, Jokowi bicara soal pelanggaran HAM dan beban masa lalu di hadapan alumni Trisakti tentu bukan tanpa makna.

Kampus Trisakti merupakan ikon reformasi. Pada 12 Mei 1998 empat mahasiswa Trisakti tewas ditembak saat unjuk rasa berlangsung di kampus itu. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur), Hafidhin Royan (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil), Hery Hartanto (Fakultas Teknologi Industri), dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi).

Peristiwa Trisakti segera disusul dengan kerusuhan di sejumlah wilayah di Jakarta pada 13-15 Mei. Unjuk rasa mahasiswa juga membesar setelah itu dan berujung pada lengsernya Soeharto pada 20 Mei 1998.

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) menyampaikan sambutan saat menghadiri Deklarasi Alumni Trisakti Pendukung Jokowi di Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Alumni Trisakti Pendukung Jokowi
mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan capres-cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) menyampaikan sambutan saat menghadiri Deklarasi Alumni Trisakti Pendukung Jokowi di Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Alumni Trisakti Pendukung Jokowi mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan capres-cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Dalam kasus Trisakti, sejumlah aparat kepolisian dari Korps Brimob Polri disidang di Mahkamah Militer. Para pelakunya dihukum 3 hingga 6 tahun penjara.

Belakangan, disampaikan Komnas HAM dan masih diperjuangkan hingga kini, tragedi Trisakti belum tuntas.

Sejumlah aparat keamanan yang divonis penjara hanya aktor lapangan. Investigasi Komnas HAM menyebutkan, ada dugaan auktor lain yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi pada era Orde Baru di mana campur tangan militer di berbagai bidang saat itu sangat masif.

Meski jika ditilik lagi, kasus Trisakti yang penyelidikan awalnya dilakukan oleh Komnas HAM, juga tak selesai di akhir periode pertama Jokowi memerintah.

Lalu apakah deklarasi alumni untuk Jokowi dan juga beberapa kepada Sandiaga Uno memiliki maksud tertentu?

Hasil survei dari beberapa lembaga Seperti Litbang Kompas, Median, dan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung mayoritas oleh kalangan berpendidikan menengah-bawah SD dan SMP. Secara proporsi jumlah mereka mayoritas.

Sementara, pasangan Prabowo-Sandi unggul di kalangan berpendidikan menengah-atas SLTA dan universitas.

Lalu apa kaitan deklarasi SMA dan universitas bagi pasangan 01 dan 02?

Efek Bandwagon

Kuncinya adalah banyaknya deklarasi yang dilakukan akan memunculkan efek bandwagon, sebuah teori yang berasal dari penelitian empirik di Amerika yang muncul pertama kali di pertengahan abad ke-19.

Efek bandwagon adalah kecenderungan pemilih untuk "ikut-ikutan" berdasarkan informasi yang mereka terima. Informasi bisa muncul melalui media atau kini media sosial.

Artinya, jika deklarasi ini sukses dikampanyekan maka akan menggerus suara kalangan berpendidikan SMA ke atas milik Prabowo-Sandi dan beralih ke Jokowi-Ma'ruf.

Adakah upaya yang dilakukan oleh Sandi terutama yang sudah memiliki basis massa yang loyal dari hasil kampanye door-to-door nya?

Dua bulan menjelang, bakal banyak kejutan yang datang.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X