Kompas.com - 18/02/2019, 02:24 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menjelaskan visi misinya saat Debat Kedua Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menjelaskan visi misinya saat Debat Kedua Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, akan mendorong penindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

"Apabila saya diberi mandat untuk memimpin pemerintah Republik Indonesia, saya akan tentunya menegakkan hukum, 'law enforcement' penegakan hukum harus dilaksanakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan," kata Prabowo dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu (17/2/2019), seperti dikutip Antara.

Debat capres kedua itu mengangkat tema energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan dan sumber daya alam.

Baca juga: Jokowi Bantah Menyerang Personal Prabowo

Prabowo mengatakan, di banyak tempat selama puluhan tahun, perusahaan-perusahaan besar justru melanggar ketentuan hukum dan meninggalkan limbah.

Selain itu, mereka tidak mau bayar pajak yang sebenarnya untuk membersihkan limbah dan kongkalikong dengan pejabat untuk sering lolos dari kewajibannya.

"Kita ingin memberantas pencemar lingkungan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, Prabowo juga menyampaikan untuk memperketat izin analisis mengenai dampak lingkungan sehingga tidak ada jalan pintas.

Baca juga: Prabowo: Infrastruktur di Vietnam, Thailand, Malaysia Lebih Efisien

"Ini kembali masalah komitmen. Saya akan menegakkan pemerintah yang bersih yang tidak akan kongkalikong dengan orang-orang yang melaksanakan pencemaran lingkungan," ujarnya.

Praboow juga mengaku akan membuat Kementerian Lingkungan Hidup sehingga memisahkannya dari institusi yang ada, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kementerian Lingkungan Hidup harus mengawasi, Kementerian Kehutanan kok jadi satu, ini segera kita pisahkan sehingga KLH benar-benar menegakkan masalah lingkungan hidup," tuturnya.

Baca tentang


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.