[Populer di Kompasiana] Dari Polemik Twit Achmad Zaky hingga Anjuran untuk Tidak Golput

Kompas.com - 17/02/2019, 17:30 WIB
Ilustrasi golput DOK KOMPAS/HANDININGIlustrasi golput
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kicauan Achmad Zaky Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak pada Kamis (14/02/2019) di Twitter tiba-tiba menjadi perhatian publik. Ia menyoroti besaran anggaran dana research and development (R&D) di Indonesia yang dinilainya tertinggal dibanding negara lain.

Karena tiba-tiba saja ramai, Yayat di Kompasiana melihat apapun yang menyangkut pilpres pasti mendulang komentar yang ramai sekali di media sosial.

"Netizen yang haus kerusuhan, membuat semua hal yang sebenernya sederhana, jadi rusuh maksimal kalau (sudah) menyangkut Pilpres," lanjutnya.


Anehnya, meski mengeluarkan pendapat pribadi dan publik tidak setuju, maka institusi atau perusahaan tersebut akan terkena imbasnya. Seperti Bukalapak atau dua kejadian sebelumnya: Sari Roti dan Treveloka.

Perbincangan tersebut bahkan semakin berkembang ketika Achmad Zaky akhirnya menemui Presiden Joko Widodo dan meminta maaf.

Selain polemik kicauan Achmad Zaky, pada pekan ini Kompasiana juga diramaikan oleh wacana pemberlakuan sepeda motor yang, masih dalam kajian, diperbolehkan masuk jalan tol. Ada pula reportase khas warga tentang lapangan dengan kualitas internasional yang tersembunyi di Depok, Jawa Barat. Berikut 5 artikel terpopuler di Kompasiana pekan ini:

1. Boikot dan Uninstall Merebak Gara-gara Twit Bos Bukalapak

Seperti apa yang dituliskan Yayat, kalimat "Presiden baru" dalam cuitan Achmad Zaky dianggap oleh netizen sebagai pengharapan ada presiden baru yang menggantikan Jokowi tahun 2019.

"Dan ini (dianggap) merupakan pengkhianatan terhadap dukungan Pak Jokowi pada Bukalapak," tulisnya.

Padahal, twit tersebut bertujuan untuk menyampaikan fakta bahwa Indonesia perlu adanya investasi pada bidang riset dan SDM kelas tinggi supaya jangan kalah dengan negara lain.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X