Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Mulai Distribusikan Logistik Pemilu 2019 untuk Pemilih Luar Negeri

Kompas.com - 17/02/2019, 10:58 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mendistribusikan logisik Pemilu 2019 ke luar negeri untuk pemilih warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, distribusi logistik itu akan dikirim secara bertahap mulai Minggu (17/20/2019).

"Hari ini tanggal 17 Februari akan dikirim ke wilayah terjauh, agak sulit jalur distribusinya, kondisi geografisnya, itu ke Afrika dan Amerika Latin," kata Arief dalam sambutannya pada acara Distribusi Perdana Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun 2019 di kawasan Gudang Zoodia, Tangerang, Minggu.

Logistik itu mencakup surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, surat suara DPR Dapil DKI Jakarta II, segel hologram, tinta hingga formulir.

Baca juga: KPU Perintahkan KPUD Supervisi Distribusi Logistik Pemilu Secara Berkala

"Logistik luar negeri ada dua jenis surat suara, surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan serta surat suara untuk DPR DKI Jakarta II, karena itu mencakup wilayah luar negeri," kata Arief.

Untuk kawasan Afrika dan Amerika Latin, KPU mendistribusikan dua jenis surat suara tersebut sebanyak masing-masing 9.134 surat suara. Surat suara tersebut nantinya akan diterima oleh kedutaan besar Republik Indonesia di kawasan Afrika dan Amerika Latin.

"Kemudian tanggal 18 dan 19 Februari akan dikirimkan ke Amerika dan Asia, tanggal 20 Februari itu ke Timur Tengah, kemudian 21 dan 22 Februari akan dikirim ke (kawasan) Pasifik, tanggal 22 dan 25 ke Eropa dan sebagian Asia," katanya.

Baca juga: Jelang Pemilu, Pengawasan Distribusi Dana Bansos Dinilai Perlu Diperketat

"Jadi bukan hanya soal strategi waktu, tapi juga strategi penyimpanan penting, begitu sampai di sana temen-temen perwakilan di 130 negara itu harus memerhatikan aspek penyimpanan, jangan sampai pas di sana karena suatu hal logistik itu tidak bisa dipergunakan," sambung Arief.

Arief berharap distribusi logistik ini nantinya bisa memenuhi hak WNI di luar negeri untuk tetap bisa menyalurkan hak pilihnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com