Langkah Jokowi Bertemu CEO Bukalapak Tepat untuk Redam Emosi Pendukung

Kompas.com - 16/02/2019, 21:37 WIB
Pengamat politik dari universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Kantor Kosgoro, Jakarta, Kamis (11/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPengamat politik dari universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Kantor Kosgoro, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo segera bertemu dengan CEO Bukalapak Achmad Zaky di tengah memanasnya gerakan #UninstallBukalapak oleh para pendukungnya. 

Pertemuan tersebut dinilai bisa meredam emosi para pendukung Jokowi yang keberatan dengan kicauan Zaky.

"Pertemuan yang dilakukan itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang negarawan. Tidak terkecoh oleh kritikan yang ada di ruang publik terhadap Zaky, tetapi justru memberikan kesempatan dan menerima permohonan maaf sekaligus dialog," kata Emrus saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Stop Uninstall Bukalapak!

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Sabtu siang tadi, Zaky meminta maaf atas kicauannya yang membandingkan anggaran riset Indonesia dan negara lain.

Zaky mengakui ia menggunakan data lama yang diambil dari Wikipedia. Padahal, anggaran riset Indonesia di era kepemimpinan Jokowi saat ini sudah jauh lebih besar.

Jokowi pun mengaku tidak marah atau tersinggung dengan kicauan Zaky. Ia justru meminta para pendukungnya untuk berhenti melakukan gerakan uninstall Bukalapak.

Emrus menilai pertemuan yang diinisiasi Presiden Jokowi tersebut sangat positif untuk meredakan kegaduhan akibat kicauan Zaky.

"Karena memang mereka ini relasinya sangat baik selama ini, dan Pak Jokowi termasuk yang men-support penuh usaha-usaha kaum milenial, termasuk Bukalapak ini. Presiden sangat concern terhadap kemajuan kaum milenal dan beliau sangat mengapresiasi usaha-usaha kaum muda," ujarnya.

Emrus menilai, dengan memaafkan Zaky, Jokowi secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa anak muda bisa saja melakukan kesalahan.

Namun, seorang senior harus bisa membantu untuk mengarahkan anak muda itu ke hal positif.

"Presiden Joko Widodo bervisi masa depan, bukan politik praktis. Harus kita budayakan hal-hal seperti ini. Tidak lalu memperbincangkan sesuatu yang justru memperuncing persoalan," kata Emrus.

Baca juga: Istana: Jokowi Nasihati CEO Bukalapak agar Lebih Hati-hati

Emrus sendiri menilai, kritik Zaky terkait anggaran riset sangat positif sebagai masukan bagi pemerintah.

Hanya saja, memang ada kesalahan pada pengutipan data yang ternyata merupakan data pada 2010.

Selain itu, kata-kata 'presiden baru' di kicauan Zaky juga memang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Banyak yang mengartikan presiden baru berarti Prabowo Subianto, satu-satunya capres penantang Jokowi di Pilpres 2019.

Namun, Zaky sendiri sudah meluruskan bahwa yang dimaksud presiden baru adalah siapapun yang nanti memenangi Pilpres, bisa Jokowi ataupun Prabowo.

"Nah ketika ada permasalahan yang sifatnya misunderstanding atau misscomunication, selesai juga dengan saling bertukar pesan melalui proses komunikasi. Artinya, pertemuan suatu hal yang baik," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X