Langkah Jokowi Bertemu CEO Bukalapak Tepat untuk Redam Emosi Pendukung

Kompas.com - 16/02/2019, 21:37 WIB
Pengamat politik dari universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Kantor Kosgoro, Jakarta, Kamis (11/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPengamat politik dari universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Kantor Kosgoro, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo segera bertemu dengan CEO Bukalapak Achmad Zaky di tengah memanasnya gerakan #UninstallBukalapak oleh para pendukungnya. 

Pertemuan tersebut dinilai bisa meredam emosi para pendukung Jokowi yang keberatan dengan kicauan Zaky.

"Pertemuan yang dilakukan itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang negarawan. Tidak terkecoh oleh kritikan yang ada di ruang publik terhadap Zaky, tetapi justru memberikan kesempatan dan menerima permohonan maaf sekaligus dialog," kata Emrus saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Stop Uninstall Bukalapak!


Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Sabtu siang tadi, Zaky meminta maaf atas kicauannya yang membandingkan anggaran riset Indonesia dan negara lain.

Zaky mengakui ia menggunakan data lama yang diambil dari Wikipedia. Padahal, anggaran riset Indonesia di era kepemimpinan Jokowi saat ini sudah jauh lebih besar.

Jokowi pun mengaku tidak marah atau tersinggung dengan kicauan Zaky. Ia justru meminta para pendukungnya untuk berhenti melakukan gerakan uninstall Bukalapak.

Emrus menilai pertemuan yang diinisiasi Presiden Jokowi tersebut sangat positif untuk meredakan kegaduhan akibat kicauan Zaky.

"Karena memang mereka ini relasinya sangat baik selama ini, dan Pak Jokowi termasuk yang men-support penuh usaha-usaha kaum milenial, termasuk Bukalapak ini. Presiden sangat concern terhadap kemajuan kaum milenal dan beliau sangat mengapresiasi usaha-usaha kaum muda," ujarnya.

Emrus menilai, dengan memaafkan Zaky, Jokowi secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa anak muda bisa saja melakukan kesalahan.

Namun, seorang senior harus bisa membantu untuk mengarahkan anak muda itu ke hal positif.

"Presiden Joko Widodo bervisi masa depan, bukan politik praktis. Harus kita budayakan hal-hal seperti ini. Tidak lalu memperbincangkan sesuatu yang justru memperuncing persoalan," kata Emrus.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X