Sejumlah Fakta Terkait 14 Siswa HIV/AIDS di Solo Dikeluarkan dari Sekolah

KOMPAS.com — Sebanyak 14 siswa yang mengidap HIV/AIDS di Kota Solo "dipaksa" keluar oleh sekolah mereka karena desakan komite sekolah.

Keputusan tersebut disesalkan para pendamping anak-anak pengidap HIV/AIDS Lentera di Solo.

Mereka menganggap Dinas Pendidikan tidak melakukan sosialisasi regrouping sekolah hingga muncul kasus tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Kota Solo terus mengupayakan 14 siswa pengidap HIV/AIDS tetap mendapat pendidikan formal.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Desakan dari para wali siswa 

Para wali siswa di sekolah menyatakan keberatan jika ada siswa di sekolah anak mereka ada yang mengidap HIV/ AIDS.

Mereka mendesak pihak sekolah untuk mengeluarkan para siswa tersebut. Setelah itu, pihak sekolah mengeluarkan 14 siswa yang diduga mengidap HIV/AIDS.

Menurut Ketua Yayasan Lentera Solo Yunus Prasetyo, awalnya wali siswa mengadakan pertemuan dengan komite dan pihak sekolah yang pada intinya keberatan dengan keberadaan ke-14 siswa yang diduga mengidap HIV/AIDS.

"Dalam isi surat itu intinya mereka keberatan dan meminta anak itu untuk tidak sekolah di situ. Komite mengamini berarti menyetujui, sekolah menandatangani berarti sekolah juga menyetujui. Itu yang terjadi," kata Yunus ditemui di Yayasan Lentera Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019).

Baca Juga: Idap HIV/AIDS, 14 Siswa Dikeluarkan dari Sekolahnya

2. Bukan pertama kali ditolak untuk sekolah

Shutterstock Ilustrasi sekolah rusak

Kini ke-14 siswa yang masing-masing duduk mulai dari kelas I hingga IV di salah satu sekolah dasar negeri di Solo itu dikembalikan ke rumah khusus anak dengan HIV/AIDS atau ADHA di Yayasan Lentera, kompleks Makam Taman Pahlawan Kusuma Bakti, Jurug, Solo, Jawa Tengah.

Menurut Yunus, penolakan terhadap anak dengan HIV/AIDS tersebut merupakan hal yang biasa baginya.

Beberapa waktu lalu, anak dengan HIV/AIDS yang ditampung Yayasan Lentera ditolak saat masuk taman kanak-kanak.

"Cuma saya menyayangkan program dari Dinas Pendidikan yang melaksanakan proses regrouping sekolah tanpa ada sosialisasi yang jelas sehingga terjadi gejolak. Sebab, sebelumnya tidak ada masalah sebelum ada regrouping. Sudah tiga tahun, empat tahun tidak ada masalah," ujarnya.

Baca Juga: Sekolah Pengganti Disiapkan bagi 14 Siswa Pengidap HIV/AIDS di Solo

3. Tanggapan Pemkot Kota Surakarta

KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Etty Retnowati ditemui di kantornya Jalan DI Panjaitan Setabelan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (15/2/2019).