Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Achmad Zaky: Presiden Akan Menyampaikan, Jangan "Uninstall" Bukalapak

Kompas.com - 16/02/2019, 12:03 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — CEO Bukalapak Achmad Zaky meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atas kicauannya yang menimbulkan gerakan #uninstallbukalapak.

Menurut Zaky, Presiden Jokowi menerima permintaan maaf itu.

Presiden bahkan akan segera menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak uninstall aplikasi Bukalapak.

"Pak Presiden menyampaikan bahwa nanti akan disampaikan, jangan unsintall Bukalapak karena karya Indonesia harus didukung. Mungkin nanti akan disampaikan langsung," kata Zaky kepada wartawan seusai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Hal serupa disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki yang ikut mendampingi Jokowi saat bertemu Zaky.

Baca juga: Bertemu Jokowi, CEO Bukalapak Ahmad Zaky Minta Maaf

Teten mengatakan, Presiden tidak marah dengan kicauan Zaky.

"Beliau sama sekali tidak marah. Bahkan, Beliau khawatir kalau ini terus berlanjut, uninstall terhadap Bukalapak ini akan mengganggu bisnis e-commerce di Indonesia," kata Teten.

Menurut Teten, Presiden akan segera melakukan jumpa pers pada hari ini untuk menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak memboikot aplikasi Bukalapak.

"Kita tahu bahwa Bukalapak salah satu dari empat unicorn kita selain Go-Jek, Traveloka, Tokopedia. Dan banyak UMKM yang menggunakan market place di empat unicorn ini. Jadi jangan sampai ini kemudian menjadi rusak karena ini kebanggaan kita," kata Teten.

Dalam twitnya, Zaky menulis: "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".

Baca juga: Seusai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Kicauan ini menjadi bahan pembicaraan di media sosial Twitter pada Kamis (14/2/2019).

Para pendukung Jokowi yang tak terima dengan kicauan itu membuat gerakan #uninstallbukalapak.

Sebaliknya, warganet yang tak setuju dengan gerakan itu membuat gerakan perlawanan dengan tagar #dukungbukalapak.

Menilik banyaknya warganet yang mempersoalkan, Zaky pun mengklarifikasi twitnya itu. Dia pun meminta maaf jika ada kesalahpahaman mengenai twit itu.

Zaky mengakui bahwa data yang ia gunakan terkait anggaran pengembangan dan riset di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain merupakan data lama. Data itu ia dapat dari Wikipedia.

Sementara soal kata "presiden baru" dalam kicauannya, ia menegaskan bahwa itu bisa merujuk kepada siapa pun pemenang Pilpres 2019, baik sebagai petahana maupun Prabowo Subianto sebagai penantang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com