Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Achmad Zaky: Presiden Akan Menyampaikan, Jangan "Uninstall" Bukalapak

Kompas.com - 16/02/2019, 12:03 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — CEO Bukalapak Achmad Zaky meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atas kicauannya yang menimbulkan gerakan #uninstallbukalapak.

Menurut Zaky, Presiden Jokowi menerima permintaan maaf itu.

Presiden bahkan akan segera menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak uninstall aplikasi Bukalapak.

"Pak Presiden menyampaikan bahwa nanti akan disampaikan, jangan unsintall Bukalapak karena karya Indonesia harus didukung. Mungkin nanti akan disampaikan langsung," kata Zaky kepada wartawan seusai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Hal serupa disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki yang ikut mendampingi Jokowi saat bertemu Zaky.

Baca juga: Bertemu Jokowi, CEO Bukalapak Ahmad Zaky Minta Maaf

Teten mengatakan, Presiden tidak marah dengan kicauan Zaky.

"Beliau sama sekali tidak marah. Bahkan, Beliau khawatir kalau ini terus berlanjut, uninstall terhadap Bukalapak ini akan mengganggu bisnis e-commerce di Indonesia," kata Teten.

Menurut Teten, Presiden akan segera melakukan jumpa pers pada hari ini untuk menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak memboikot aplikasi Bukalapak.

"Kita tahu bahwa Bukalapak salah satu dari empat unicorn kita selain Go-Jek, Traveloka, Tokopedia. Dan banyak UMKM yang menggunakan market place di empat unicorn ini. Jadi jangan sampai ini kemudian menjadi rusak karena ini kebanggaan kita," kata Teten.

Dalam twitnya, Zaky menulis: "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".

Baca juga: Seusai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Kicauan ini menjadi bahan pembicaraan di media sosial Twitter pada Kamis (14/2/2019).

Para pendukung Jokowi yang tak terima dengan kicauan itu membuat gerakan #uninstallbukalapak.

Sebaliknya, warganet yang tak setuju dengan gerakan itu membuat gerakan perlawanan dengan tagar #dukungbukalapak.

Menilik banyaknya warganet yang mempersoalkan, Zaky pun mengklarifikasi twitnya itu. Dia pun meminta maaf jika ada kesalahpahaman mengenai twit itu.

Zaky mengakui bahwa data yang ia gunakan terkait anggaran pengembangan dan riset di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain merupakan data lama. Data itu ia dapat dari Wikipedia.

Sementara soal kata "presiden baru" dalam kicauannya, ia menegaskan bahwa itu bisa merujuk kepada siapa pun pemenang Pilpres 2019, baik sebagai petahana maupun Prabowo Subianto sebagai penantang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com