Kasasi Ditolak MA, Ini Tanggapan Pihak HTI

Kompas.com - 16/02/2019, 10:45 WIB
Juru bicara HTI Ismail Yusanto di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017). Ismail mengajukan gugatan uji materi Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoJuru bicara HTI Ismail Yusanto di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017). Ismail mengajukan gugatan uji materi Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Ismail Yusanto mengaku tidak kaget dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan HTI.

Ia mengaku sudah memprediksi putusan yang menguatkan pembubaran HTI ini.

"Pertama, kami merasa tidak kaget dengan putusan itu. Di tengah suasana dan budaya hukum yang diskriminatif dan politis seperti ini, putusan itu sangat mungkin terjadi," kata Ismail kepada Kompas.com, Sabtu (16/2/2019).

Menurut Ismail, pihaknya akan mengonsultasikan putusan ini kepada kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. Pihaknya membuka kemungkinan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).


"PK masih bisa diajukan bila ada novum baru," kata Ismail.

Baca juga: MA Tolak Kasasi HTI

Ismail optimistis Yusril akan tetap bekerja profesional sebagai kuasa hukum pihak HTI. Meski saat ini Yusril juga sudah menjadi kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, menurut dia, hal itu tak menjadi masalah.

"Pak Yusril pasti profesional," kata dia.

Ditolak MA

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan HTI terkait putusan pemerintah yang mencabut badan status badan hukum HTI.

Dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI tetap berlaku.

"Tolak kasasi," demikian amar putusan yang diunggah di situs MA, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (15/2/2019).

Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, yakni Sudaryono, Hary Djatmiko, dan Supandi. Putusan dijatuhkan pada 14 Februari 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilih Bentuk Panja daripada Pansus untuk Jiwasraya, DPR Dinilai Diskriminatif

Pilih Bentuk Panja daripada Pansus untuk Jiwasraya, DPR Dinilai Diskriminatif

Nasional
Bermodal Rompi SWAT, Polisi Gadungan Raup Puluhan Juta Rupiah dari Korbannya

Bermodal Rompi SWAT, Polisi Gadungan Raup Puluhan Juta Rupiah dari Korbannya

Nasional
Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Nasional
15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Melalui Cara Persuasif

15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Melalui Cara Persuasif

Nasional
Pukat UGM: Jokowi Seharusnya Tegur Menkumham Yasonna

Pukat UGM: Jokowi Seharusnya Tegur Menkumham Yasonna

Nasional
Kemenlu Benarkan 5 WNI Hilang di Perairan Malaysia

Kemenlu Benarkan 5 WNI Hilang di Perairan Malaysia

Nasional
Terkendala Biaya, Bayi Kembar Siam di Batam Terancam Tak Dioperasi

Terkendala Biaya, Bayi Kembar Siam di Batam Terancam Tak Dioperasi

Nasional
Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Nasional
15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Pemerintah

15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Pemerintah

Nasional
Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Kunjungi Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Wisata dan Resmikan Hotel BUMN

Kunjungi Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Wisata dan Resmikan Hotel BUMN

Nasional
Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Nasional
PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

Nasional
Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Terkait Kasus Harun Masiku, Begini Komentar KPK

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Terkait Kasus Harun Masiku, Begini Komentar KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X