Kompas.com - 15/02/2019, 20:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang Pemilu 2019, distribusi dana bantuan sosial dinilai rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai, pengawasan distribusi dana bansos perlu diperketat melibatkan banyak pihak.

"Ini PR (pekerjaan rumah) besar bagi Bawaslu di level nasional dan regional dan pemerintah, dalam hal bagaimana pemerintah menjamin bahwa distribusi bansos nasional baik APBN dan APBD itu bersih dari kepentingan politik," kata Almas dalam diskusi bertajuk 'Dana Bansos dan Pemilu' di KeKini, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

"Jangan sampai (penyaluran dana bansos) disertai ajakan memilih calon tertentu baik partai politik, caleg atau capres, itu yang harus diwaspadai bersama," sambung dia.

Baca juga: Dana Bansos Naik 100 Persen, Mensos Harap Masyarakat Pilih Jokowi Lagi

Menurut Almas, pengawasan terhadap distribusi dana bansos tak cukup dengan langkah imbauan.

Ia mencontohkan, Kementerian Sosial bisa berkoordinasi lebih intens dengan Kementerian Dalam Negeri serta Bawaslu guna menyusun langkah nyata agar dana bansos tak ditumpangi kepentingan politik.

Di sisi lain, kata dia, Kementerian Sosial juga bisa bekerja sama memperketat pengawasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya.

Saran senada juga disampaikan Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi Muhammadiyah, Gufron.

Selain melibatkan Bawaslu dan lembaga penegak hukum, pengawasan distribusi dana bansos juga perlu melibatkan masyarakat sipil.

"Walaupun kami percaya Kemensos menyatakan netral dan sudah warning jangan sampai disalahgunakan untuk politik. Tapi di lapangan siapa bisa jamin? Ini perlu peran serta masyarakat, tentu kami akan membantu juga di lapangan. Masyarakat perlu mencermati soal dana bansos," ungkapnya.

Gufron mengatakan, pihaknya menemukan dana bansos memang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan Pemilu 2019. Ia mencontohkan temuan penyalahgunaan dana bansos program keluarga harapan (PKH).

"Ada laporan atau temuan masyarakat terkait penyelewengan atau ketidaknetralan pendamping PKH di Tangerang, dengan cara mengarahkan masyarakat penerima manfaat untuk memilih caleg tertentu," kata dia.

Ia bersyukur, saat itu, Bawaslu setempat menindaklanjuti temuan itu melalui koordinasi dengan dinas sosial setempat.

Baca juga: Presiden: Dana Bansos PKH Naik 2 Kali Lipat Tahun Depan

Menurut dia, hal itu tak hanya terjadi di wilayah Tangerang. Gufron menyatakan, ada indikasi yang sama terjadi di daerah lainnya, seperti di Purworejo dan Makassar. Salah satu bentuknya berupa intimidasi dari pendamping PKH kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

"Ada intimidasi pendamping PKH supaya masyarakat penerima manfaat untuk memilih caleg tertentu karena dia merasa punya kewenangan karena kalau saudara tidak memilih caleg yang dia sodorkan ya tidak ada dapat program, itu ancamannya," kata dia.

Kemudian, kata Gufron, ada pendamping PKH yang membagikan benda-benda yang mengandung unsur kampanye calon tertentu.

Selain itu, ada pendamping PKH yang memfasilitasi caleg untuk melakukan pertemuan terbatas dengan masyarakat penerima manfaat setempat.

Kompas TV Polda Jawa Barat menangkap 6 orang pejabat Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu di antaraya sekretaris Daerah dan tiga orang pengusaha terkait kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos dengan total kerugian negara mencapai Rp 3 miliar. Ke-6 orang Aparatur Sipil Negara yang ditangkap oleh personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya berinisial A-K, Kepala Bagian Kesra Setda M-J, Sekretaris DPKAD A-R, Inspektorat D-S dan dua orang anggota staf. Sedangkan tiga tersangka lainnya berasal dari kalangan wiraswasta. Modusnya dana bantuan sosial Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017 sebesar Rp 3,9 miliar dihibahkan kepada 21 yasasan atau lembaga kemasyarakatan. Namun nyatanya masing-masing hanya dicairkan 10 persen.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLBHI Minta Kapolri Hentikan Aparatnya yang Intimidasi Aremania dan Saksi Kanjuruhan

YLBHI Minta Kapolri Hentikan Aparatnya yang Intimidasi Aremania dan Saksi Kanjuruhan

Nasional
Mahasiswa di Maluku Utara Diduga Dianiaya Oknum Polisi hingga Dipaksa Minta Maaf ke Anjing

Mahasiswa di Maluku Utara Diduga Dianiaya Oknum Polisi hingga Dipaksa Minta Maaf ke Anjing

Nasional
Atasi Krisis, Jokowi: Kita Harus Bekerja Sama, Kita Harus Turunkan Ego

Atasi Krisis, Jokowi: Kita Harus Bekerja Sama, Kita Harus Turunkan Ego

Nasional
Jokowi Minta Menteri PUPR Perbaiki Semua Stadion agar Standar Internasional

Jokowi Minta Menteri PUPR Perbaiki Semua Stadion agar Standar Internasional

Nasional
Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Nasional
Wapres: Krisis Jadi 'Awan Gelap' yang Selimuti Semua Negara

Wapres: Krisis Jadi "Awan Gelap" yang Selimuti Semua Negara

Nasional
Menyambut Anak-anak di Lapangan Hijau

Menyambut Anak-anak di Lapangan Hijau

Nasional
PVMBG: 4 Gunung Api Berstatus Siaga Sepanjang September

PVMBG: 4 Gunung Api Berstatus Siaga Sepanjang September

Nasional
Hindari 8 Hal Ini agar Konten Medsos Tak Melanggar Hukum

Hindari 8 Hal Ini agar Konten Medsos Tak Melanggar Hukum

Nasional
Mahfud Beberkan Temuan Awal dari Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan 131 Orang

Mahfud Beberkan Temuan Awal dari Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan 131 Orang

Nasional
Bertemu Ketua Parlemen Rusia, Puan Suarakan Perdamaian Rusia-Ukraina

Bertemu Ketua Parlemen Rusia, Puan Suarakan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Isi Dakwaan Ferdy Sambo dkk Disebut Harus Kuat dan Gambarkan Detail Kejahatannya

Isi Dakwaan Ferdy Sambo dkk Disebut Harus Kuat dan Gambarkan Detail Kejahatannya

Nasional
Mensos Akan Tambah Anggaran Santunan untuk Korban Kanjuruhan

Mensos Akan Tambah Anggaran Santunan untuk Korban Kanjuruhan

Nasional
Kata Maaf Pertama Ferdy Sambo ke Keluarga Brigadir J, 3 Bulan Setelah Penembakan...

Kata Maaf Pertama Ferdy Sambo ke Keluarga Brigadir J, 3 Bulan Setelah Penembakan...

Nasional
Saat Puan Cerita Kedekatan Soekarno dan Kruschev Ketika Bertemu Ketua Parlemen Rusia

Saat Puan Cerita Kedekatan Soekarno dan Kruschev Ketika Bertemu Ketua Parlemen Rusia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.