Kasus Idrus Marham, 2 Pengusaha Dicegah ke Luar Negeri

Kompas.com - 15/02/2019, 19:23 WIB

Abba Gabrillin,

Krisiandi

Tim Redaksi

Abba Gabrillin

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham mengikuti sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/1/2019). Mantan Menteri Sosial dan mantan Sekjen Partai Golkar tersebut didakwa menerima suap Rp 2,250 miliar terkait proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang Riau-1. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.(ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua pengusaha agar tidak bepergian ke luar negeri dalam penyidikan terkait terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Kedua pengusaha warga negara asing yang dicegah yakni, Wang Kun selaku Direktur China Huadian Engineering Indonesia dan CEO Blackgold Natural Resources Limited Rickard Philip Cecil.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan selama enam bulan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Pencegahan berlaku sejak 27 Desember 2018 hingga 27 Juni 2019.

Dalam kasus ini, Idrus didakwa menerima suap Rp 2,250 miliar. Idrus didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni membantu Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Kompas TV Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham kembali menjalani sidang kasus siap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sidang menurut rencana juga akan memeriksa Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai saksi. Selain Dirut PLN, menurut rencana akan ada dua saksi lain yang dihadirkan untuk dimintai keterangan mengenai sejumlah pertemuan terkait proyek PLTU Riau-1.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.