Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Samin Tan Diduga Suap Eni Maulani Terkait Kontrak Batubara dengan Kementerian ESDM

Kompas.com - 15/02/2019, 18:20 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) disangka menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Uang Rp 5 miliar yang diberikan Samin diduga terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sebelumnya, diduga PT BLEM yang dimiliki tersangka telah mengakuisisi saham PT AKT," ujar Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Menurut Syarif, pada Oktober 2017, Kementerian ESDM melakukan terminasi terhadap PKP2B dengan PT AKT. Untuk menyelesaikan persoalan terminasi, Samin diduga meminta bantuan sejumlah orang termasuk Eni Maulani.

Baca juga: KPK Tetapkan Pengusaha Samin Tan sebagai Tersangka

Eni diminta bantuan untuk menyelesaikan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Menurut Syarif, Eni menyanggupi permintaan itu.

Eni diduga berupaya memengaruhi Kementerian ESDM dalam forum rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR. Saat itu, posisi Eni merupakan anggota panitia kerja mineral dan batubara di Komisi VII DPR.

Kompas TV Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih dituntut 8 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Eni membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta jaksa menilai Eni terbukti menerima suap Rp 4,70 lima miliar dari pengusaha Johannes Kotjo. Suap itu diduga terkait kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Selain itu jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik Eni Saragih selama lima tahun dan menolak permintaan sebagai <em>justice collaborator</em>.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com