Kompas.com - 15/02/2019, 17:59 WIB
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

KOMPAS.com - Kabar bohong, hoaks, dan disinformasi hingga kini masih beredar di beberapa media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan juga melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Beredarnya kabar dan informasi yang belum jelas kebenarannya ini pun kerap membuat masyarakat resah, karena bisa merugikan beberapa pihak yang tidak menyaring informasi.

Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya lebih jeli dalam menyaring informasi dan kabar dari media sosial agar tidak termakan informasi palsu.

Dalam sepekan, Kompas.com telah merangkum adanya satu hoaks dan satu klarifikasi yang muncul pada 11-15 Februari 2019. Berikut rinciannya:

Mobil berstiker capres di Kebun Raya Bogor

Kabar mengenai mobil pengunjung berstiker pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang tidak diperbolehkan masuk oleh petugas Kebun Raya Bogor beredar di media sosial pada Rabu (13/2/2019).

Informasi tersebut juga disertai foto dua perempuan tengah berfoto di belakang mobil yang ditempeli stiker Prabowo-Sandi.

Mengetahui hal tersebut, pihak Kebun Raya Bogor memberikan klarifikasi.

Manajer Hubungan Masyarakat Kebun Raya Bogor, Ayi Doni Darusasalam mengungkapkan bahwa Kebun Raya Bogor merupakan satuan kerja di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sehingga perlu dijaga untuk tetap netral dan non politis.

Oleh karena itu, Doni mengaku bahwa mobil yang menjadi polemik tersebut memang sempat tidak diperbolehkan masuk oleh salah satu petugas.

Doni menjelaskan, polemik berawal saat petugas yang berwenang khawatir jika Kebun Raya Bogor dianggap tidak netral dalam Pilpres 2019.

"Hal tersebut adalah kesalahpahaman. Setelah kami konfirmasi kepada tim lapangan, yang bersangkutan dipersilakan masuk juga," ujar Doni saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (13/2/2019).

Baca juga: [KLARIFIKASI] Mobil Berstiker Prabowo-Sandi Tak Boleh Masuk Kebun Raya Bogor

Surat atas Nama Kemenristek Dikti

Kabar mengenai surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) beredar di masyarakat.

Surat palsu ini diterima pihak Ditjen Belmawa Kemenristek Dikti pada Kamis (14/2/2019).

Dalam surat palsu bernomor 27/B2.3/TU/2019, terdapat undangan kepada Direktur Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta untuk datang dalam acara Bimbingan Teknis Pengembangan Konten Hybrid Learning dengan Skema Transfer Kredit.

Kemudian, disebutkan juga bahwa satu peserta akan dibiayai dari aspek transportasi dan akomodasi guna menunjang acara ini yang nantinya akan ditanggung oleh Ditjen Belmawa.

Menanggapi informasi yang beredar, Kepala Seksi Pengakuan Pembelajaran Lampau Ditjen Belmawa Kemristek Dikti, Alam Nasrah Ikhlas menegaskan bahwa surat tersebut bukan dari pihak Ditjen Belmawa.

"Ada dua orang yang nanya ke saya, satu dari sesama kolega di kementerian dan satunya dari kolega saya di kampus. Katanya surat itu masuk ke email kampusnya," ujar Alam.

Baca juga: [HOAKS] Surat Pengembangan Hybrid atas Nama Kemenristek Dikti

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Nasional
Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

Nasional
Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Nasional
Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Nasional
Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.