Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Kepala Daerah Pendukung Jokowi, Kubu Prabowo Dinilai Panik

Kompas.com - 15/02/2019, 10:21 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengkritik upaya kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menggugat kepala daerah pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Hasto, itu merupakan bentuk kepanikan tim kampanye Prabowo-Sandiaga.

"Tim Prabowo-Sandi makin panik dan menerapkan strategi gugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang, menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (15/2/2019).

Baca juga: Ketum PA 212 Jadi Tersangka, M Taufik Nilai Jokowi Panik

Hal ini untuk mengomentari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah yang memeriksa satu per satu kepala daerah pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Pemanggilan terhadap 31 kepala daerah itu terkait deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf yang mereka ikuti.

Hasto mengatakan hal ini tidak akan memberi manfaat apa-apa bagi kubu Prabowo-Sandiaga. Sebaliknya, dia menilai para kepala daerah itu akan semakin militan dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf di daerah mereka.

Baca juga: Bawaslu Jateng: 31 Kepala Daerah yang Deklarasi Dukung Jokowi Sudah Diperiksa, Tinggal Ganjar Pranowo

Menurut Hasto, para kepala daerah ini memilih Jokowi-Ma'ruf dengan alasan-alasan rasional. Mereka mendukung karena merasakan langsung kepemimpinan Jokowi selama empat tahun terakhir.

"Jadi ketika kepala daerah pendukung paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap bagi mereka untuk bergerak memenangkan Pak Jokowi. Inilah kesalahan strategi kubu Prabowo-Sandi," kata Hasto.

Baca juga: Pesan Mendagri untuk Kepala Daerah yang Akan Ikut Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah akan memeriksa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait deklarasi mendukung pasangan calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, hari ini.

Selain Ganjar, sejumlah kepala daerah yang ikut serta dalam deklarasi satu persatu dipanggil Bawaslu tingkat kabupaten.

Sejumlah kepala daerah yang telah dipanggil antara lain Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan kepala daerah lainnya.

Kompas TV Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai sulit untuk mencegah kepala daerah lepas dari kegiatan politik. Namun Mahfud juga mengimbau kepala daerah untuk tertib dan berhati-hati dalam berkampanye.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com