Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM).  Pernah bekerja di industri pertambangan.

Komoditifikasi Intoleransi

Kompas.com - 15/02/2019, 07:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat ada empat provinsi yang memiliki nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017. Keempat provinsi tersebut tergolong baik lantaran nilainya di atas 80.

Tidak ada provinsi yang memperoleh nilai IDI dengan kategori buruk. Sebaliknya, dari 34 provinsi ada empat provinsi yang berkategori baik.

Posisi pertama ditempati DKI Jakarta dengan nilai IDI sebesar 84,73. Selanjutnya, ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperoleh nilai sebesar 83,61, disusul dengan Kalimantan Utara dan Kepulauan Bangka Beliteung yang masing-masing mendapatkan nilai sebesar 81,06 dan 80,11.

Sementara itu, angka IDI di tingkat nasional pada 2017 rata-rata berada di level 72,11 dalam skala 0 sampai dengan 100. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan secara year-on-year karena IDI tingkat nasional pada tahun 2016 tercatat sebesar 70,09.

Dengan capaian angka tersebut, secara sederhana bisa diartikan bahwa angka demokrasi di Indonesia berada di level sedang.

Tingkat capaian IDI mencakup ukuran pada pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak demokrasi, dan lembaga demokrasi.

Demokrasi di tingkat nasional bisa dibilang baik apabila indeksnya berada di atas 80.

Sementara itu, sejumlah perubahan yang disebut memengaruhi angka IDI dari 2016 ke 2017 antara lain, kebebasan sipil yang naik 2,30 poin (dari 76,45 menjadi 78,75), hak-hak politik yang turun 3,48 poin (dari 70,11 menjadi 66,63), serta lembaga demokrasi yang naik 10,44 poin (dari 62,05 menjadi 72,49).

BADAN PUSAT STATISTIK Indeks Demokrasi Indonesia 2017
Namun tak dinyana, data IDI dari BPS tersebut kurang mendapat afirmasi dari data Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang dirilis oleh Setara Institute.

Memang, ada yang menilai hasil studi Setara Institute bersifat sepihak dan malah mempertanyakan keabsahannya, misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies ketika itu menantang Setara untuk meninjau lebih dalam hasil riset tersebut. Bahkan Anies mencium ada pengaruh luar terhadap studi tersebut.

Kegundahan Anies tentu sangat bisa dipahami mengingat dari data tersebut, Jakarta dikategorikan sebagai salah satu kota dengan indeks terbawah.

Sepuluh kota yang masuk dalam daftar papan bawah indeks tersebut secara berurutan adalah Sabang (3.757), Medan (3.710), Makassar (3.637), Bogor (3.533), Depok (3.490), Padang (3.450), Cilegon (3.420), Jakarta (2.880), Banda Aceh (2.830), dan Tanjung Balai (2.817) yang menempati posisi terbawah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pencarian Anak Ridwan Kamil Hari Ini Mencakup 8 Km di Sepanjang Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Hari Ini Mencakup 8 Km di Sepanjang Sungai Aare

Nasional
Kembangkan Usaha Perikanan, Kementerian KP Latih Masyarakat Sulsel Pembesaran Lele dan Pengolahan Udang

Kembangkan Usaha Perikanan, Kementerian KP Latih Masyarakat Sulsel Pembesaran Lele dan Pengolahan Udang

Nasional
KPK Konfirmasi Dua Ajudan Ade Yasin soal Pertemuan dengan Kontraktor

KPK Konfirmasi Dua Ajudan Ade Yasin soal Pertemuan dengan Kontraktor

Nasional
Profil Umar Wirahadikusumah, dari Militer Jadi Wakil Presiden Ke-4 Indonesia

Profil Umar Wirahadikusumah, dari Militer Jadi Wakil Presiden Ke-4 Indonesia

Nasional
Jokowi: Asia Harus Berperan bagi Stabilitas, Perdamaian, dan Kemakmuran Global

Jokowi: Asia Harus Berperan bagi Stabilitas, Perdamaian, dan Kemakmuran Global

Nasional
Dubes RI untuk Swiss: Pencarian Anak Ridwan Kamil di Sungai Aare Dilanjutkan Hari Ini

Dubes RI untuk Swiss: Pencarian Anak Ridwan Kamil di Sungai Aare Dilanjutkan Hari Ini

Nasional
Upaya Kementerian KP Ciptakan SDM Unggul dan Genjot Penerimaan Negara

Upaya Kementerian KP Ciptakan SDM Unggul dan Genjot Penerimaan Negara

Nasional
Kenangan Murid Buya Syafii Maarif: Sederhana dan Tak Minta Dihormati Berlebihan

Kenangan Murid Buya Syafii Maarif: Sederhana dan Tak Minta Dihormati Berlebihan

Nasional
ICW Ungkap Adanya Pemotongan Dana Bantuan Pesantren, Salah Satunya oleh Oknum Partai

ICW Ungkap Adanya Pemotongan Dana Bantuan Pesantren, Salah Satunya oleh Oknum Partai

Nasional
Ahmad Syafii Maarif dan Pesan Tantangan untuk Indonesia: Sebuah Obituari

Ahmad Syafii Maarif dan Pesan Tantangan untuk Indonesia: Sebuah Obituari

Nasional
Kuasa Hukum Korban DNA Pro Duga Ada Potensi Pembiaran dari Kemendag

Kuasa Hukum Korban DNA Pro Duga Ada Potensi Pembiaran dari Kemendag

Nasional
Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Nasional
Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Nasional
Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Nasional
Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.