Memutus Mata Rantai Kekerasan di Papua...

Kompas.com - 15/02/2019, 06:48 WIB
Aktivis Papua Filep Karma dalam diskusi bertajuk Posisi Papua di Peta Politik Indonesia yang digelar Amnesty International Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAktivis Papua Filep Karma dalam diskusi bertajuk Posisi Papua di Peta Politik Indonesia yang digelar Amnesty International Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pemahaman dalam menuntaskan akar persoalan.

Sementara, pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan pemerintah dinilai belum menjadi solusi dalam memberikan perhatian terhadap masyarakat Papua.

Dalam survei online yang dilakukan Change.org pada akhir 2017 lalu terlihat bahwa pemerintah belum memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua.

"Jadi ada sebuah kesenjangan antara apa yang diinginkan masyarakat pada umumnya dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah," ujar Direktur Change.org Arief Aziz dalam diskusi bertajuk 'Posisi Papua di Peta Politik Indonesia' yang digelar Amnesty International Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).


Baca juga: Pemerintah Ingin Bangun Papua, tetapi Tak Berupaya Tuntaskan Kasus HAM

Arief menuturkan, survei terkait persoalan Papua itu diikuti oleh 27 responden yang terdiri dari orang papua asli, orang yang tinggal di Papua tapi bukan papua asli dan orang Indonesia yang tinggal di luar Papua.

Hasil survei menunjukkan adanya perbedaan persepsi soal Papua di antara ketiganya.

Pada saat ditanya apa masalah besar yang ada di Papua, orang di luar Papua menganggap pendidikan sebagai masalah terbesar.

Kemudian orang yang tinggal di Papua tapi bukan orang Papua asli mengatakan narkoba dan miras sebagai persoalan.

Baca juga: Tangani Kekerasan di Papua, Aparat Diminta Tetap Utamakan Prinsip HAM

Sedangkan orang Papua asli menyatakan masalah utama di Papua adalah pelanggaran HAM.

"Jadi gap itu real. Gap of understanding itu masih nyata. Orang belum paham atau pemahamannya belum selaras dengan orang-orang asli Papua," kata Arief.

Sementara itu, seluruh responden menyatakan setuju dan mendukung wacana dialog dalam menuntaskan masalah kekerasan di Papua.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X