Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPT: Terorisme Tak Selesai jika Gunakan "Hard Power Approach"

Kompas.com - 14/02/2019, 15:50 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan hard power approach sebagai satu-satunya cara dalam menanggulangi terorisme ternyata bukan hanya bisa berujung pada kegagalan. Cara itu diyakini akan menimbulkan kebencian yang menimbulkan terorisme kian sulit diatasi.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius saat meluncurkan buku catatan kariernya di Auditorium Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

"Penanganan terorisme kalau hanya hard power approach tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau menggunakan hard power approach justru menimbulkan rasa benci oleh keluarga teroris kepada aparat," ujar Suhardi.

Dia mengaku juga pernah bertemu Presiden Joko Widodo dan menyampaikan bahwa hard power approach bukan cara mengurai akar masalah terorisme.

Suhardi kemudian meminta kepada Presiden Jokowi dan seluruh kementerian untuk membantu BNPT dalam menanggulangi terorisme dengan cara soft power approach.

"Saya minta kepada Pak Jokowi untuk membantu kami, BNPT, dalam mendukung program-program pendekatan manusiawi kepada teroris yang bisa membuat mereka jadi tobat," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Kepala BNPT Sebut Banyak Negara Belajar dari Indonesia soal Menangkal Terorisme

Suhardi mencontohkan, soft power approach yang pernah dilakukan BNPT seperti pembangunan masjid dan ruang belajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diasuh mantan teroris Khairul Ghazali.

Kemudian mendatangi Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan, Jawa Timur, kampung dari terpidana mati kasus terorisme Bom Bali Amrozi untuk menyosialisasikan deradikalisasi terorisme.

"Kami juga pernah mempertemukan 100 mantan narapidana teroris dan keluarga korban dalam satu forum bertajuk “Silaturahmi Kebangsaan” yang bertujuan untuk saling memaafkan dan menghapus sejarah kelam masa lalu," pungkasnya.

Kompas TV Hingga saat ini belum ada kepatian mengenai siapa identitas pelaku bom bunuh diri di Sulu, Filipina, beberapa hari lalu. Meski demikian, otoritas Filipina meyakini adanya keterlibatan Warga Negara Indonesia dalam insiden yang menewaskan 23 orang. Namun, hingga kini belum ada hasil uji DNA dan rekaman CCTV di lokasi ledakan yang menyatakan kedua pelaku adalah WNI.<br /> <br /> Lalu, seberapa besar keterlibatan WNI dalam insiden bom di Filipina ini? Apa yang melandasi keyakinan otoritas Filipina bahwa ada keterlibatan WNI? Simak dialognya bersama Analis Intelijen dan Terorisme Universitas Indonesia, Ridlwan Habib.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com