Empat Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

Kompas.com - 14/02/2019, 14:58 WIB
Empat anggota DPRD Sumut divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINEmpat anggota DPRD Sumut divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak empat anggota DPRD Sumatera Utara divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Keempatnya juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mereka adalah Rijal Sirait, Fadly Nurzal, dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014; serta Rinawati Sianturi yang merupakan anggota DPRD dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

"Mengadili, menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar ketua majelis hakim Hariono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Sumut, Tiaisah Ritonga, Divonis 4 Tahun Penjara

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan keempat anggota DPRD tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Namun, mereka berlaku sopan, belum pernah dihukum dan sudah mengembalikan seluruh uang suap yang diterima.

Keempat anggota DPRD tersebut terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Rijal Sirait menerima uang Rp 477,5 juta. Kemudian, Fadly Nurzal menerima Rp 960 juta.

Kemudian, Rooslynda menerima Rp 835 juta dan Rinawati Sianturi menerima Rp 504,5 juta.

Uang tersebut diberikan agar Rijal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Baca juga: 5 Anggota DPRD Sumut Dituntut 4 Tahun Penjara

Selain itu, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014, dan persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Lainnya, agar Rinawati Sianturi menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014.

Keempat anggota DPRD tersebut terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X