Pemerintah Ingin Bangun Papua, tetapi Tak Berupaya Tuntaskan Kasus HAM

Kompas.com - 14/02/2019, 13:10 WIB
Aktivis Papua Filep Karma dalam diskusi bertajuk Posisi Papua di Peta Politik Indonesia yang digelar Amnesty International Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Aktivis Papua Filep Karma dalam diskusi bertajuk Posisi Papua di Peta Politik Indonesia yang digelar Amnesty International Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua yang tak kunjung diselesaikan dinilai telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Aktivis Papua Filep Karma mengatakan saat ini masyarakat Papua cenderung tidak lagi percaya bahwa pemerintah berupaya untuk membangun Papua. Pasalnya, banyak kasus HAM di Papua yamg belum diselesaikan.

"Jadi tidak ada lagi kepercayaan terhadap Pemerintah Indonesia. Siapapun presidennya kami sudah tidak percaya," ujar Filep dalam diskusi bertajuk 'Posisi Papua di Peta Politik Indonesia' yang digelar Amnesty International Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Baca juga: Jokowi Tanya Kondisi Jalan, Kadis Pendidikan di Papua Ini Jawab Belum Mulus


Filep menilai pemerintah bersikap munafik. Pemerintah menyatakan ingin membangun Papua, namun di sisi lain tidak berupaya menuntaskan kasus HAM.

Bahkan pemerintah engggan untuk mengakui kasus kekerasan tersebut.

Sementara penuntasan kasus HAM dinilai menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai kekerasan di Papua.

"Saya melihat kasus Papua yang berlarut-larut, saya mau katakan bahwa para pemimpin nasional indonesia pada umumnya munafik. Mereka tidak mau mengakui kebenaran dan kesalahan yang dibuat," kata Filep.

Baca juga: Ketum Golkar: Jokowi Penting untuk Papua

Berdasarkan laporan Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018.

Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus.

Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Namun, investigasi terhadap laporan pembunuhan di luar hukum jarang terjadi.

Baca juga: Petisi Referendum Kemerdekaan Papua Barat Diserahkan ke PBB, Ini Respons Menlu Retno

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, tidak ada mekanisme yang independen, efektif dan imparsial untuk menangani keluhan warga atas pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan.

Usman memaparkan, dari 69 kasus pembunuhan di luar hukum, hanya 6 kasus yang sampai ke pengadilan.

Sebanyak 25 kasus tidak dilakukan investigasi sama sekali, 26 kasus dinvestigasi, namun tidak dipublikasikan dan 8 kasus diselesaikan secara adat.




Close Ads X