Kompas.com - 14/02/2019, 10:24 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya meminta para capres mengkaitkan pembahasan infrastruktur dengan lingkungan dan tata ruang serta wilayah saat debat.

Sebab, kata Marco, infrastruktur tak bisa dilepaskan dari dua hal tersebut.

"Melihat infrastruktur tidak berada di ruang kosong. Jangan lihat infrastruktur jalannya lurus, tapi kiri kanannya juga. Jadi juga membangun wilayah. Bukan hanya SDM, tapi juga lingkungan," kata Marco saat ditemui di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: Debat Kedua, Prabowo Akan Kritik Pembangunan Infrastruktur yang Belum Menyejahterakan

Ia menambahkan, jika tak dihubungkan dengan lingkungan dan pembangunan wilayah, alih-alih menjadi solusi, infrastruktur justru bisa merugikan masyarakat di sekitarnya.

Sebab, bisa jadi masyarakat di sekitarnya justru tidak bisa merasakan manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun.

Ahli Tata Kota Marco Kusumawijaya dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ahli Tata Kota Marco Kusumawijaya dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Marco menilai saat ini pemerintah masih melihat pembangunan infrastruktur secara terpisah dengan pembangunan wilayah di sekitarnya.

Baca juga: OSO: Jangan Ditanya Lagi, kalau Infrastruktur Itu Jokowi Orangnya

Hal itu kata dia, terlihat dari pembangunan jalan tol yang tak mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya.

Akibatnya banyak jalan tol yang lahan di sampingnya tak bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk membuat usaha kecil dan menengah.

Padahal, menurut Marco, masyarakat di sekitarnya telah menjual tanah yang dimiliki untuk pembangunan jalan tersebut.

Baca juga: Jokowi: Infrastruktur Bisa Ditinggal, Kita Fokus ke SDM

Karena itu ia meminta para capres nantinya dalam debat tak hanya membicarakan infrastruktur apa yang dibangun, tetapi bagaimana kajian wilayahnya sehingga infrastruktur yang dibangun mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di sekitarnya.

"Sekarang yang terjadi adalah land value capture oleh swasta pemodal dengan korban rakyat. Padahal rakyat yang tadinya tanahnya berada di jalan itu atau di kiri kanannya itu mestinya berhak juga mengcapture nilai yang meningkat karena adanya infrastruktur," lanjut dia.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma&#39;ruf Amin, Rabu (13/2) pagi menerima dukungan dari kiai dan ulama Jawa Barat. Kedatangan para kiai dan ulama di kediaman Ma&#39;ruf, sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma&#39;ruf Amin.<br /> <br /> Perwakilan kiai dan ulama Jawa Barat menegaskan mendukung pasangan nomor urut 01. Dukungan ini dikatakan berdasarkan hasil kerja Jokowi di bidang infrastruktur dan juga adanya permintaan masyarakat untuk mendukung pasangan Jokowi dan Ma&#39;ruf di ajang pilpres April mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.