Debat kedua, Capres Diharapkan Kaitkan Infrastruktur dengan Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya meminta para capres mengkaitkan pembahasan infrastruktur dengan lingkungan dan tata ruang serta wilayah saat debat.

Sebab, kata Marco, infrastruktur tak bisa dilepaskan dari dua hal tersebut.

"Melihat infrastruktur tidak berada di ruang kosong. Jangan lihat infrastruktur jalannya lurus, tapi kiri kanannya juga. Jadi juga membangun wilayah. Bukan hanya SDM, tapi juga lingkungan," kata Marco saat ditemui di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: Debat Kedua, Prabowo Akan Kritik Pembangunan Infrastruktur yang Belum Menyejahterakan

Ia menambahkan, jika tak dihubungkan dengan lingkungan dan pembangunan wilayah, alih-alih menjadi solusi, infrastruktur justru bisa merugikan masyarakat di sekitarnya.

Sebab, bisa jadi masyarakat di sekitarnya justru tidak bisa merasakan manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ahli Tata Kota Marco Kusumawijaya dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

Marco menilai saat ini pemerintah masih melihat pembangunan infrastruktur secara terpisah dengan pembangunan wilayah di sekitarnya.

Baca juga: OSO: Jangan Ditanya Lagi, kalau Infrastruktur Itu Jokowi Orangnya

Hal itu kata dia, terlihat dari pembangunan jalan tol yang tak mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya.

Akibatnya banyak jalan tol yang lahan di sampingnya tak bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk membuat usaha kecil dan menengah.

Padahal, menurut Marco, masyarakat di sekitarnya telah menjual tanah yang dimiliki untuk pembangunan jalan tersebut.

Baca juga: Jokowi: Infrastruktur Bisa Ditinggal, Kita Fokus ke SDM

Karena itu ia meminta para capres nantinya dalam debat tak hanya membicarakan infrastruktur apa yang dibangun, tetapi bagaimana kajian wilayahnya sehingga infrastruktur yang dibangun mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di sekitarnya.

"Sekarang yang terjadi adalah land value capture oleh swasta pemodal dengan korban rakyat. Padahal rakyat yang tadinya tanahnya berada di jalan itu atau di kiri kanannya itu mestinya berhak juga mengcapture nilai yang meningkat karena adanya infrastruktur," lanjut dia.