Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Kedua, Prabowo Akan Kritik Pembangunan Infrastruktur yang Belum Menyejahterakan

Kompas.com - 14/02/2019, 10:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Faldo Maldini, mengatakan, Prabowo akan mengkritik pembangunan infrastruktur yang belum menyejahterakan masyarakat saat debat kedua.

Debat kedua yang akan diikuti dua capres akan digelar pada 17 Februari 2019.

Menurut Faldo, Prabowo menilai, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo belum mampu mendongkrak produksi komoditas pertanian sehingga belum menyejahterakan.

"Infrastruktur yang tadi didiskusikan ternyata tidak meningkatkan produktivitas cabai," kata Faldo saat ditemui di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: TKN: Isu Debat Kedua Catatan Prestasi Jokowi, Tak Ada Persiapan Khusus

Dalam sektor pangan, ia juga menilai Jokowi gagal mencapai target swasembada pangan lantaran masih mengimpor sejunlah komoditas pertanian yang bisa ditanam sendiri di Indonesia.

Faldo menyebutkan, ketidakstabilan harga sejumlah komoditas pangan juga akan menjadi sasaran kritik Prabowo dalam debat kedua.

Oleh karena itu, dalam debat nanti, Prabowo juga akan menjelaskan program 100 hari kerja terkait penstabilan harga pangan.

Baca juga: Ketua TKN Sebut Debat Kedua Akan Jawab Keberhasilan Ekonomi Jokowi

Politisi PAN itu memastikan akan terlihat jelas perbedaan program kerja Jokowi dan Prabowo dalam bidang pangan, energi, Sumber Daya Alam (SDA), dan infrastruktur pada debat kedua nanti.

"Nanti ada difrensiasi yang sangat jelas antara gagasan atau poin yang disampaikan oleh pihak 01 dan 02 sehingga publik pada akhirmya bisa memilih yang mana benar-benar bisa menjawab keresahan-keresahan masyarakat terkait harga pangan semakin tidak stabil," ujar Faldo.

"Bagaimana juga subsidi energi yang menjadi kritikan yang dicabut belakangan," lanjut dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 7 Panelis Debat Kedua Pilpres 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com