JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak langsung "tancap gas" bekerja setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Khofifah-Emil langsung menyasar 'jantung' persoalan di Jawa Timur, yakni kemiskinan dan disparitas ekonomi antara masyarakat desa dengan kota.
"Problem Jawa Timur adalah kemiskinan yang cukup akut di pedesaan. Ternyata itu disebabkan oleh antara lain beban lansia di keluarga miskin. Maka, kami akan mengintervensi lansia berusia 70 tahun ke atas di keluarga miskin melalui PKH Plus (Program Keluarga Harapan Plus)," ujar Khofifah, usai pelantikan.
Untuk tahap yang pertama, jumlah lansia di keluarga miskin yang akan diberikan PKH Plus sebanyak 50.000.
Khofifah cukup mengetahui seluk-beluk program PKH karena sebelum menjabat Gubernur Jawa Timur, ia dipercaya Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial yang berwenang terhadap program itu.
Baca juga: Usai Lantik Khofifah, Jokowi Bahas Pilpres Bareng Soekarwo dan Para Ketum Parpol
Selain itu, Khofifah-Emil memastikan APBD Provinsi Jawa Timur 2019 ini meng-cover 21.700 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di seluruh Jawa Timur.
Sebab sebelumnya, APBD hanya mengakomodasi sebanyak 7.800 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.
"Ini adalah hasil koordinasi yang sangat baik antara kami dengan Pakde Karwo. Kami menyampaikan janji-janji kampanye, lalu kami sisir, kemudian kami minta mem-break down dalam RAPBD waktu itu dan Pakde Karwo menyetujui," ujar Khofifah.
"Guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di seluruh Jawa Timur ada 21.700. Hari ini yang sudah dapat support dari APBD provinsi ada 7.800. Insya Allah dalam APBD tahun ini sudah semua tercover," lanjut dia.
Selanjutnya, Khofifah-Emil akan mendorong percepatan sistem pelayanan izin di Jawa Timur. Ia ingin agar pembuatan izin usaha di Jatim semakin ringkas, mudah dan cepat.
Baca juga: Ini Pesan Presiden Jokowi untuk Khofifah dan Emil Dardak
Selain program yang dilandaskan pada APBD, Khofifah-Emil juga akan melaksanakan program yang dilandaskan pada non-APBD. Misalnya, program bersih-bersih sungai.
"Ada 2,9 juta pampers bayi itu yang dipakai di Jatim. Dari itu, 1,2 juta itu dibuang di sungai. Saya ingin mengajak relawan, termasuk CSR perusahaan. Kami butuh tempat sampah seperti truk atau tronton yang kami ingin pastikan itu berada di 99 jembatan. Jadi misalnya setelah car free day, kita bersih-bersih," ujar Khofifah.
Khofifah menambahkan, ia dan Emil juga sedang mengidentifikasi produk-produk yang dihasilkan pondok pesantren di Jawa Timur.
Rencananya, pemerintah provinsi akan meningkatkan kualitas produk itu dengan pendampingan oleh perorangan atau perusahaan swasta sebagai ibu dan bapak asuh.
Khofifah berharap, identifikasi rampung dalam 33 hari ke depan agar 33 hari berikutnya program itu sudah dapat dijalankan dengan baik.
Baca juga: Khofifah Resmi Jabat Gubernur Jatim, PPP Minta Kemenangan Jokowi Disempurnakan