Romy: Kalau karena Kritik Jadi Tersangka, Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang Pertama, Ternyata Tidak

Kompas.com - 13/02/2019, 19:22 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romy membantah tudingan ada upaya kriminalisasi terhadap mereka yang selama ini kritis terhadap pemerintah.

"Kalau misalnya mengkritik kemudian dijadikan tersangka, kan banyak yang kritik tidak dijadikan tersangka. Fadli Zon enggak pernah jadi tersangka apa-apa. Betapa pedas kritiknya dibandingkan Pak Slamet," kata Romy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Hal ini disampaikan Romy menanggapi penetapan Ketua Persatuan Alumni 212 Slamet Ma'arif sebagai tersangka pelanggaran pemilu.

Kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai bahwa penetapan tersangka itu karena sikap politik Slamet yang berseberangan dengan pemerintah.

Baca juga: Moeldoko Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Kasus Hukum yang Jerat Pendukung Prabowo

Romy, sebagai pimpinan salah satu partai pendukung Jokowi, membantah anggapan itu.

"Bukan karena kritiknya. Karena kalau atas dasar kritik kemudian seorang dijadikan tersangka, maka Fahri Hamzah dan Fadli Zon jadi yang pertama, ternyata tidak," kata Romy.

Romy menilai, kritik kepada pemerintah justru baik sebagai sarana untuk memperbaiki kinerja. Jika tak ada pihak yang mengkritisi, pemerintah bisa salah arah.

"Jadi memang setiap pemerintahan harus dikontrol. Kalau masih ada kekuatan-kekuatan kritik dan oposan itu bagus untuk menjaga kesimbangan jalannya pemerintahan," kata dia.

Baca juga: Pendukung Prabowo Laporkan Bupati Boyolali ke Bawaslu

Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini meyakini, kasus-kasus yang menjerat pendukung Prabowo seperti yang menimpa Slamet Maarif dan musisi Ahmad Dhani merupakan murni kasus hukum.

Ia juga yakin kepolisian tidak berpihak dalam kenangan kasus-kasus yang berkaitan denhan kedua kubu pasangan calon.

"Kalau memang polisi lebih berat sebelah, dikatakan demikian, ya tinggal dibela saja kan. Kan proses hukum tinggal tersangka apakah bisa memenuhi bukti-bukti yuridis materiil dan tidak, kalau sudah dibuktikan di pengadilan," kata dia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X