Kegembiraan Para Bidan Sambut Pengesahan RUU Kebidanan setelah Menunggu 15 Tahun

Kompas.com - 13/02/2019, 14:46 WIB
Ratusan bidan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) berdiri sejajar di depan pintu masuk Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka membagikan bunga kepada anggota DPR yang baru saja mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III.  Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur karena pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan RUU Kebidanan. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORatusan bidan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) berdiri sejajar di depan pintu masuk Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka membagikan bunga kepada anggota DPR yang baru saja mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur karena pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan RUU Kebidanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan bidan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) berdiri berjajar di depan pintu masuk Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Mereka membagikan bunga kepada anggota DPR yang baru saja mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III.

Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur karena pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan RUU Kebidanan.

Seorang bidan dari Bekasi, Komala Sari, mengaku senang dengan lahirnya RUU Kebidanan. Ia dan seluruh rekan seprofesinya telah menunggu selama 15 tahun agar RUU tersebut disahkan.

Baca juga: Berbahasa Jawa, Bidan Tonik Sukseskan Program KB di Desa Bentak

Dengan adanya RUU Kebidanan, profesi bidan mendapat perlindungan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan.

"Undang-undang ini prosesnya 15 tahun baru disahkan untuk melindungi kita sebagai tenaga pelayanan kesehatan, perlindungan terhadap masyarakat juga ada," ujar Komala, Rabu (13/2/2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Lilis Suryani, seorang bidan asal Pondok Gede.

Lilis mengatakan, selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang melindungi dan melegalkan profesinya itu.

Menurut dia, seorang bidan sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Baca juga: Mengenal Bidan Asri, Pahlawan KB dari Desa Sambigede

"Jadi sekarang kami ada perlindungan hukumnya. Kami minta perlindungan dari pemerintah bahwa profesi kami ini juga membutuhkan undang-undang yang melegalkan," kata dia.

Dalam Rapat Paripurna ke-12, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengesahkan tiga rancangan undang-undang, salah satunya RUU Kebidanan.

RUU Kebidanan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bidan, mutu pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan pasien.

RUU ini juga mengatur tentang proteksi bagi bidan indonesia terhadap kemungkinan masuknya bidan dari luar negeri.

Bagi bidan dari luar negeri yang ingin bekerja di Indonesia harus mendapatkan izin kerja dan izin praktik yang diatur secara ketat.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X