Kegembiraan Para Bidan Sambut Pengesahan RUU Kebidanan setelah Menunggu 15 Tahun

Kompas.com - 13/02/2019, 14:46 WIB
Ratusan bidan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) berdiri sejajar di depan pintu masuk Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka membagikan bunga kepada anggota DPR yang baru saja mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III.  Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur karena pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan RUU Kebidanan. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORatusan bidan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) berdiri sejajar di depan pintu masuk Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka membagikan bunga kepada anggota DPR yang baru saja mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur karena pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan RUU Kebidanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan bidan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) berdiri berjajar di depan pintu masuk Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Mereka membagikan bunga kepada anggota DPR yang baru saja mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III.

Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur karena pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan RUU Kebidanan.

Seorang bidan dari Bekasi, Komala Sari, mengaku senang dengan lahirnya RUU Kebidanan. Ia dan seluruh rekan seprofesinya telah menunggu selama 15 tahun agar RUU tersebut disahkan.

Baca juga: Berbahasa Jawa, Bidan Tonik Sukseskan Program KB di Desa Bentak

Dengan adanya RUU Kebidanan, profesi bidan mendapat perlindungan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan.

"Undang-undang ini prosesnya 15 tahun baru disahkan untuk melindungi kita sebagai tenaga pelayanan kesehatan, perlindungan terhadap masyarakat juga ada," ujar Komala, Rabu (13/2/2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Lilis Suryani, seorang bidan asal Pondok Gede.

Lilis mengatakan, selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang melindungi dan melegalkan profesinya itu.

Menurut dia, seorang bidan sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Baca juga: Mengenal Bidan Asri, Pahlawan KB dari Desa Sambigede

"Jadi sekarang kami ada perlindungan hukumnya. Kami minta perlindungan dari pemerintah bahwa profesi kami ini juga membutuhkan undang-undang yang melegalkan," kata dia.

Dalam Rapat Paripurna ke-12, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengesahkan tiga rancangan undang-undang, salah satunya RUU Kebidanan.

RUU Kebidanan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bidan, mutu pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan pasien.

RUU ini juga mengatur tentang proteksi bagi bidan indonesia terhadap kemungkinan masuknya bidan dari luar negeri.

Bagi bidan dari luar negeri yang ingin bekerja di Indonesia harus mendapatkan izin kerja dan izin praktik yang diatur secara ketat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X