BPJS Ketenagakerjaan dan KPK Sepakati Kerja Sama Penguatan Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 13/02/2019, 12:38 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus SusantoDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Ketua KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyepakati nota kesepahaman untuk penguatan pencegahan korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo memaparkan, ada banyak poin kesepakatan kerja sama yang dijalin dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Banyak hal, tukar-menukar informasi, pelatihan, terus juga pendidikan dan yang lain-lainnya. Kemudian kita juga sepakat ingin mengkaji secara menyeluruh sistem jaminan sosial nasional kita. Ada roadmap kan 2020-2029, harus bergabung roadmapnya," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: Layani Pekerja Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan 24 Triliun Hak Peserta di Tahun 2018


Agus berharap nota kesepahaman ini bisa menekan potensi kejahatan korupsi dan memperkuat integritas BPJS Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Agus juga ingin BPJS Ketenagakerjaan bisa memperkuat independensi pengendalian internal.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, nota kesepahaman ini merupakan komitmen lembaganya untuk mendukung pencegahan korupsi.

Baca juga: Alami Kecelakaan Kerja, Biaya Medis Peserta BPJS Ketenagakerjaan Unlimited

 

Di satu sisi, kata dia, pihaknya membutuhkan dukungan KPK untuk memperkuat integritas institusi beserta jajarannya.

"Tentu ke depan kita juga akan bekerja sama, kita akan bersama-sama dengan KPK untuk mengawal implementasi jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan juga implementasi jaminan sosial secara nasional di negara kita," kata dia.

Selain itu, Susanto juga menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan KPK untuk melakukan kajian terkait implementasi jaminan sosial di Indonesia.

Baca juga: 100 Juta Pekerja Indonesia Disasar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Hal itu guna memastikan implementasi jaminan sosial tersebut mendukung perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Harapan kita dengan kerja sama dengan KPK ini kita bisa mengelola sistem jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan lebih baik lagi dan secara universal adalah implementasi sistem jaminan sosial di negara kita bisa menjadi lebih baik," ujar Susanto.

"Makanya kita siap bekerja sama dengan KPK untuk melakukan kajian, melakukan analisa dan sebagainya yang mungkin nanti akan diberikan rekomendasi ke pemerintah," sambung dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X