BPJS Ketenagakerjaan dan KPK Sepakati Kerja Sama Penguatan Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 13/02/2019, 12:38 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKetua KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyepakati nota kesepahaman untuk penguatan pencegahan korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo memaparkan, ada banyak poin kesepakatan kerja sama yang dijalin dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Banyak hal, tukar-menukar informasi, pelatihan, terus juga pendidikan dan yang lain-lainnya. Kemudian kita juga sepakat ingin mengkaji secara menyeluruh sistem jaminan sosial nasional kita. Ada roadmap kan 2020-2029, harus bergabung roadmapnya," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: Layani Pekerja Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan 24 Triliun Hak Peserta di Tahun 2018

Agus berharap nota kesepahaman ini bisa menekan potensi kejahatan korupsi dan memperkuat integritas BPJS Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Agus juga ingin BPJS Ketenagakerjaan bisa memperkuat independensi pengendalian internal.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, nota kesepahaman ini merupakan komitmen lembaganya untuk mendukung pencegahan korupsi.

Baca juga: Alami Kecelakaan Kerja, Biaya Medis Peserta BPJS Ketenagakerjaan Unlimited

 

Di satu sisi, kata dia, pihaknya membutuhkan dukungan KPK untuk memperkuat integritas institusi beserta jajarannya.

"Tentu ke depan kita juga akan bekerja sama, kita akan bersama-sama dengan KPK untuk mengawal implementasi jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan juga implementasi jaminan sosial secara nasional di negara kita," kata dia.

Selain itu, Susanto juga menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan KPK untuk melakukan kajian terkait implementasi jaminan sosial di Indonesia.

Baca juga: 100 Juta Pekerja Indonesia Disasar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Hal itu guna memastikan implementasi jaminan sosial tersebut mendukung perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Harapan kita dengan kerja sama dengan KPK ini kita bisa mengelola sistem jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan lebih baik lagi dan secara universal adalah implementasi sistem jaminan sosial di negara kita bisa menjadi lebih baik," ujar Susanto.

"Makanya kita siap bekerja sama dengan KPK untuk melakukan kajian, melakukan analisa dan sebagainya yang mungkin nanti akan diberikan rekomendasi ke pemerintah," sambung dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X