Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Kedua, WALHI Harap Muncul Solusi Struktural Atasi Krisis Lingkungan Hidup

Kompas.com - 13/02/2019, 06:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat kedua pilpres tinggal menghitung hari. Minggu, (17/2/2019), kedua capres akan tampil dalam debat yang bertemakan energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berharap, dalam debat, kedua capres tak hanya menampilkan gimmick belaka. Diharapkan, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto mampu menyampaikan hal-hal yang lebih substantif yang berkaitan dengan tema.

Baca juga: Di Debat Kedua, Timses Sarankan Jokowi Bahas Ketahanan Pangan yang Tak Bisa Lepas dari Impor

Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis WALHI, Khalisah Khalid, mengatakan, tema debat kedua ini sebenarnya sudah muncul di debat pilpres 2014. Tetapi, belum ada jawaban yang berkaitan dengan persoalan mendasar dan struktural dari kedua capres terdahulu.

"Harapan kami sebenarnya capres ini mampu memunculkan gagasan-gagasan, kemudian ide strategi, dan rencana konkrit untuk penyelesaian struktural dan sumber daya alam," kata Khalisah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Khalisah mengatakan, persoalan struktural terkait lingkungan bisa dilihat dari beberapa konteks. Dalam konteks krisis misalnya, Indonesia dihadapkan dengan bencana ekologis.

Baca juga: Walhi Berharap Caleg Kampanyekan Isu Lingkungan

Angka bencana Indonesia, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tergolong sangat tinggi. Ada sekitar 2.400 bencana di tahun lalu, yang disebabkan oleh perubahan iklim, degradasi hutan dan lahan, serta perencanaan tata ruang.

Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Penyebab lainnya adalah ketimpangan kekuasaan, struktur agraria, dan sumber daya alam.

Menurut analisis Walhi, fenomena-fenomena di atas merupakan dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi yang masih menempatkan sumber daya alam sebagai tulang punggung, tetapi mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terbatas.

"Akibatnya, seperti yang kita alami, krisis dari waktu ke waktu dan ditambah lagi dengan persoalan misalnya kemiskinan akibat dari perusakan lingkungan. Sejauh mana itu bisa dijawab capres?" ujar Khalisah.

Baca juga: Berharap Isu Laut Diangkat dalam Debat Kedua, Kaka Slank Kirim Surat ke Jokowi dan Prabowo

Diharapkan, kedua capres dapat menawarkan solusi yang variatif, yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara struktural.

WALHI juga menilai, baik pasangan Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga sama-sama tak memiliki rencana untuk mengoreksi kebijakan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam. Hal ini dilihat dari visi, misi dan program yang ditawarkan pasangan calon.

Misalnya, di sektor energi, keduanya memang membicarakan energi terbarukan, tetapi, energi tersebut berbentuk biofuel sawit yang justru bersifat monokultur.

Baca juga: KPU: Persiapan Debat Kedua Pilpres Capai 85 Persen

"Artinya sudah pasti justru mengancam lingkungan hidup dan mengancam akan terus menimbulkan praktek pelanggaran HAM, praktek perampasan tanah," tutur Khalisah.

Khalisah menambahkan, memang tidak mudah untuk menyelesaikan krisis lingkungan hidup di Indonesia. Sebab, krisis ini muncul sebagai akumulasi dari rezim-rezim pemerintahan terhdahulu.

Oleh karenanya, diperlukan penanganan yang bukan hanya melihat pada dampak, tetapi juga solusi secara struktural. Hal itu diharapkan WALHI akan muncul di debat kedua pilpres.

Kompas TV Kurang dari seminggu jelangdebat pilpres kedua, KPU menggelar rapat untuk menyatukan pandangan demi suksesnya debat kedua, Senin (11/2). Kali ini, KPU tidak ingin memberikan kisi-kisi pertanyaan yang akan diajukan panelis. Seluruh panelis juga sudah menandatangani pakta integritas sebagai perjanjian untuk tidak membocorkan pertanyaan dalam debat. Pada debat pilpres kedua ini, kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan melaksanakan debat tanpa didampingi wakilnya masing-masing.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com