Pemerintah Diminta Kaji Lebih Dalam Rencana Restrukturisasi TNI - Kompas.com

Pemerintah Diminta Kaji Lebih Dalam Rencana Restrukturisasi TNI

Kompas.com - 12/02/2019, 22:57 WIB
Direktur Imparsial‎, Al Araf ditemui disela acara Pembukaan Workshop Peran Polri dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan Polda Banten” yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (28/8/2017).Fachri Fachrudin Direktur Imparsial‎, Al Araf ditemui disela acara Pembukaan Workshop Peran Polri dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan Polda Banten” yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (28/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah mengkaji lebih dalam terkait rencana restrukturisasi TNI.

Direktur Imparsial Al Araf, yang juga salah satu anggota koalisi, mengatakan, restrukturisasi harus tepat sasaran dan menghasilkan kebijakan yang menguatkab TNI secara kelembagaan.

"Kami memandang restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam, sehingga tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara," ujar Al kepada Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Menurut Al, penataan organisasi militer perlu didasarkan pada pertimbangan dinamika lingkungan strategis dalam menghadapai ancaman.

Baca juga: Rencana Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil Dinilai Tak Sesuai Agenda Reformasi

 

Akan tetapi, tetap berpijak pada fungsinya sebagai alat pertahanan dan mempertimbangkan aspek anggaran.

Selain itu, penataan organisasi TNI juga harus mempertimbangkan aspek reformasi TNI, sehingga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI itu sendiri.

Al menilai, salah satu rencana restrukturisasi justru bertentangan dengan agenda reformasi, yakni memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

Ia berpandangan bahwa rencana tersebut tidak tepat.

Sebab, penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI dan mengganggu sistem pemerintahan yang demokratis.

Baca juga: Kapuspen Ungkap Dasar Penerapan Rencana Restrukturisasi TNI

"Kami mendesak kepada DPR dan Pemerintah agar tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi yang bertentangan dengan reformasi TNI, yakni penempatan militer aktif di jabatan sipil yang tidak diatur dalam UU TNI," kata dia.

Al pun menekankan pentingnya penataan promosi dan jabatan yang berbasis pada kompetensi (merit system) dalam hal restrukturisasi.

Di sisi lain, program zero growth juga perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antar perekrutan dengan struktur dan jabatan yang dimiliki TNI.

"Perekrutan personel TNI perlu menyesuaikan dengan jumlah personel yang pensiun," ucap Al.


Terkini Lainnya

Teriakan Pendukung dalam Debat Dinilai Bisa Intimidasi Kandidat

Teriakan Pendukung dalam Debat Dinilai Bisa Intimidasi Kandidat

Nasional
Warga Inggris yang Tampar Petugas Imigrasi Bali Mengaku Disiksa di Penjara

Warga Inggris yang Tampar Petugas Imigrasi Bali Mengaku Disiksa di Penjara

Internasional
Menikmati Pemandangan Pulau Lembeh, Benteng Kota Bitung

Menikmati Pemandangan Pulau Lembeh, Benteng Kota Bitung

Regional
Wisata Religi dan Budaya di Bitung, dari Masjid dan Gereja Tua hingga Tugu Jepang

Wisata Religi dan Budaya di Bitung, dari Masjid dan Gereja Tua hingga Tugu Jepang

Regional
[Populer Megapolitan] Kebakaran di Rumah Ketua DPR RI | Sekda Papua Tersangka Penganiayaan Pegawai KPK | Bus Transjakarta Terbakar

[Populer Megapolitan] Kebakaran di Rumah Ketua DPR RI | Sekda Papua Tersangka Penganiayaan Pegawai KPK | Bus Transjakarta Terbakar

Megapolitan
Tolak Permintaan Trump, Eropa Ogah Terima Eks Anggota ISIS

Tolak Permintaan Trump, Eropa Ogah Terima Eks Anggota ISIS

Internasional
TNI AL Kembali Tangkap Kapal Vietnam yang Curi Ikan di Laut Natuna

TNI AL Kembali Tangkap Kapal Vietnam yang Curi Ikan di Laut Natuna

Regional
[POPULER NUSANTARA] Jokowi Kunjungi Nelayan Tengah Malam | Kata Sandi Soal Lahan Milik Prabowo

[POPULER NUSANTARA] Jokowi Kunjungi Nelayan Tengah Malam | Kata Sandi Soal Lahan Milik Prabowo

Regional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

Megapolitan
Pemprov Kalteng Beri Penghargaan Pengelolaan K3 ke IPP Swasta

Pemprov Kalteng Beri Penghargaan Pengelolaan K3 ke IPP Swasta

Regional
Debat Kedua Dinilai Disiapkan Jauh Lebih Baik Dibanding yang Pertama

Debat Kedua Dinilai Disiapkan Jauh Lebih Baik Dibanding yang Pertama

Nasional
Pemilih di Jombang Bertambah 868 Orang, Ribuan Santri Belum Urus Form A5

Pemilih di Jombang Bertambah 868 Orang, Ribuan Santri Belum Urus Form A5

Regional
KPU Sebut Pendukung yang Hadir Debat Ganggu Konsentrasi Kandidat

KPU Sebut Pendukung yang Hadir Debat Ganggu Konsentrasi Kandidat

Nasional
Baku Tembak Pasukan India dan Pemberontak di Kashmir, 9 Orang Tewas

Baku Tembak Pasukan India dan Pemberontak di Kashmir, 9 Orang Tewas

Internasional
Kabut Asap Karhutla Selimuti Kota Dumai, Warga Pakai Masker Keluar Rumah

Kabut Asap Karhutla Selimuti Kota Dumai, Warga Pakai Masker Keluar Rumah

Regional

Close Ads X