Rencana Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil Dinilai Tak Sesuai Agenda Reformasi

Kompas.com - 12/02/2019, 22:26 WIB
Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi organisasi masyarakat sipil mengkritik rencana pemerintah dalam merestrukturisasi TNI.

Salah satu rencana restrukturisasi yang diwacanakan Presiden Joko Widodo adalah memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

Direktur Imparsial Al Araf menilai rencana tersebut tidak tepat.

Alasannya, penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI dan mengganggu sistem pemerintahan yang demokratis.

Baca juga: Kapuspen Ungkap Dasar Penerapan Rencana Restrukturisasi TNI

"Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi," ujar Al kepada Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

"Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis," kata dia.

Al menjelaskan, reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik.

Artinya, militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati atau jabatan di kementerian dan lainnya.

Sejak Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung.

Baca juga: Luhut Yakinkan Jokowi untuk Penempatan Perwira TNI di Kementerian/Lembaga

Selain itu, lanjut Al, berdasarkan Pasal 47 ayat 3 UU TNI, penempatan TNI dalam lembaga didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen.

Perwira TNI pun wajib tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

"Dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain melalui revisi UU TNI tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan akan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus," kata Al.

Rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dilakukan dengan beberapa kebijakan.

Baca juga: Restrukturisasi TNI, Istana Yakin Tak akan Bebani Anggaran Negara

 

Hal ini meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa restrukturisasi TNI akan segera dilakukan.

Restrukturisasi tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Implementasi dari perubahan Perpres tersebut, yakni peningkatan kapasitas sebanyak lebih dari 60 jabatan di struktur TNI. 


Terkini Lainnya

Iran Luncurkan Latihan Angkatan Laut di Rute Pelayaran Global

Iran Luncurkan Latihan Angkatan Laut di Rute Pelayaran Global

Internasional
Gubernur Sulut Beberkan Pencapaian 10 Program Prioritasnya

Gubernur Sulut Beberkan Pencapaian 10 Program Prioritasnya

Regional
Dua Perempuan Saudi Mengaku Kabur dan Dicegat di Bandara Hong Kong

Dua Perempuan Saudi Mengaku Kabur dan Dicegat di Bandara Hong Kong

Internasional
Anggota DPRD Buru Selatan Sengaja Menghilang karena Kecewa Dipecat

Anggota DPRD Buru Selatan Sengaja Menghilang karena Kecewa Dipecat

Megapolitan
Pejabat  yang Tembak Bocah 8 Tahun di Ambon Resmi Jadi Tersangka

Pejabat yang Tembak Bocah 8 Tahun di Ambon Resmi Jadi Tersangka

Regional
Setelah Serang Prabowo soal Penguasaan Lahan, Jokowi Juga Harus Terbuka

Setelah Serang Prabowo soal Penguasaan Lahan, Jokowi Juga Harus Terbuka

Nasional
Soal Senam di Sajadah, Bawaslu Jakbar Sebut Keterangan Saksi Beda dengan yang Viral di Medsos

Soal Senam di Sajadah, Bawaslu Jakbar Sebut Keterangan Saksi Beda dengan yang Viral di Medsos

Megapolitan
Memohon Agar Ambulans Dapat Lewat, Seorang Ibu di China Bersujud di Tengah Jalan

Memohon Agar Ambulans Dapat Lewat, Seorang Ibu di China Bersujud di Tengah Jalan

Internasional
Kabut Asap di Bengkalis, Warga Terserang Penyakit Batuk hingga Sesak Napas

Kabut Asap di Bengkalis, Warga Terserang Penyakit Batuk hingga Sesak Napas

Regional
Cuaca Buruk, KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Gangguan Sinyal

Cuaca Buruk, KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Gangguan Sinyal

Megapolitan
Sejumlah Tips Hadapi Banjir

Sejumlah Tips Hadapi Banjir

Megapolitan
Tipu 96.000 Jemaah Umrah, Istri Bos Abu Tours Divonis 19 Tahun Penjara

Tipu 96.000 Jemaah Umrah, Istri Bos Abu Tours Divonis 19 Tahun Penjara

Regional
Wapres Kalla Minta Para Gubernur Perbanyak Industri di Daerah

Wapres Kalla Minta Para Gubernur Perbanyak Industri di Daerah

Nasional
Diiringi Tangis Pilu, Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat Tolak PLTU

Diiringi Tangis Pilu, Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat Tolak PLTU

Regional
Disangka Penyelundup Manusia, Pembuat Film asal Jerman Dihajar Warga Rohingya

Disangka Penyelundup Manusia, Pembuat Film asal Jerman Dihajar Warga Rohingya

Internasional

Close Ads X