Rencana Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil Dinilai Tak Sesuai Agenda Reformasi

Kompas.com - 12/02/2019, 22:26 WIB
Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi organisasi masyarakat sipil mengkritik rencana pemerintah dalam merestrukturisasi TNI.

Salah satu rencana restrukturisasi yang diwacanakan Presiden Joko Widodo adalah memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

Direktur Imparsial Al Araf menilai rencana tersebut tidak tepat.

Alasannya, penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI dan mengganggu sistem pemerintahan yang demokratis.

Baca juga: Kapuspen Ungkap Dasar Penerapan Rencana Restrukturisasi TNI

"Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi," ujar Al kepada Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

"Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis," kata dia.

Al menjelaskan, reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik.

Artinya, militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati atau jabatan di kementerian dan lainnya.

Sejak Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung.

Baca juga: Luhut Yakinkan Jokowi untuk Penempatan Perwira TNI di Kementerian/Lembaga

Selain itu, lanjut Al, berdasarkan Pasal 47 ayat 3 UU TNI, penempatan TNI dalam lembaga didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen.

Perwira TNI pun wajib tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

"Dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain melalui revisi UU TNI tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan akan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus," kata Al.

Rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dilakukan dengan beberapa kebijakan.

Baca juga: Restrukturisasi TNI, Istana Yakin Tak akan Bebani Anggaran Negara

 

Hal ini meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa restrukturisasi TNI akan segera dilakukan.

Restrukturisasi tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Implementasi dari perubahan Perpres tersebut, yakni peningkatan kapasitas sebanyak lebih dari 60 jabatan di struktur TNI. 


Terkini Lainnya

[POPULER INTERNASIONAL] Raja Arab Saudi Dibunuh Keponakan | Rusia Kirim Tentara ke Venezuela

[POPULER INTERNASIONAL] Raja Arab Saudi Dibunuh Keponakan | Rusia Kirim Tentara ke Venezuela

Internasional
Ma'ruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Ma'ruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Nasional
[BERITA POPULER] Survei Vox Populi: Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen | Kisah Raja Faisal Dibunuh Keponakan

[BERITA POPULER] Survei Vox Populi: Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen | Kisah Raja Faisal Dibunuh Keponakan

Nasional
Target Suara Capres, 'PR' untuk Timses

Target Suara Capres, "PR" untuk Timses

Nasional
Hari Ketiga Kampanye, Prabowo Bertolak ke Bali dan NTB, Sandiaga di Lamongan

Hari Ketiga Kampanye, Prabowo Bertolak ke Bali dan NTB, Sandiaga di Lamongan

Nasional
Ketika Sandiaga Curhat soal Pengalaman Jadi Pengangguran Sebelum Berwirausaha

Ketika Sandiaga Curhat soal Pengalaman Jadi Pengangguran Sebelum Berwirausaha

Regional
Surya Paloh: Indonesia Butuh Jokowi

Surya Paloh: Indonesia Butuh Jokowi

Regional
Pesawat British Airways Salah Mendarat 800 Kilometer dari Kota Tujuan

Pesawat British Airways Salah Mendarat 800 Kilometer dari Kota Tujuan

Internasional
Kuasa Hukum Pastikan Penahanan Jokdri Bukan karena Terlibat Pengaturan Skor

Kuasa Hukum Pastikan Penahanan Jokdri Bukan karena Terlibat Pengaturan Skor

Megapolitan
Toilet Pengompos hingga Bioplastik, Solusi Pemulihan Citarum yang  Ditawarkan LIPI

Toilet Pengompos hingga Bioplastik, Solusi Pemulihan Citarum yang Ditawarkan LIPI

Regional
Biografi Tokoh Dunia: Jules Verne, Pelopor Novel Fiksi Ilmiah

Biografi Tokoh Dunia: Jules Verne, Pelopor Novel Fiksi Ilmiah

Internasional
Kuasa Hukum: Tak Sepatutnya Jokdri Ditahan, Ini Alasan Subjektif Penyidik

Kuasa Hukum: Tak Sepatutnya Jokdri Ditahan, Ini Alasan Subjektif Penyidik

Megapolitan
Satu Lagi Terduga Teroris Jaringan Sibolga Ditangkap

Satu Lagi Terduga Teroris Jaringan Sibolga Ditangkap

Nasional
Berkenalan dengan Barbie di Facebook, Pria di Depok Babak Belur dan Diperas

Berkenalan dengan Barbie di Facebook, Pria di Depok Babak Belur dan Diperas

Megapolitan
Rhenald Kasali: Negera Perlu Memperkuat Pendidikan Swasta

Rhenald Kasali: Negera Perlu Memperkuat Pendidikan Swasta

Edukasi

Close Ads X